Back to Bali – 23 April 2026 | JAKARTA – Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat secara tegas menolak dan membantah beredar video serta klaim di media sosial yang menyatakan Panglima Kopassus, Letjen TNI Djon Afriandi, menampar seorang protokoler di Istana Negara. Penolakan tersebut disampaikan lewat akun Instagram resmi penerangan Kopassus, @penkopassus, pada Rabu, 22 April 2026.
Video klarifikasi menegaskan bahwa narasi yang beredar tidak memiliki bukti visual atau saksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut pernyataan resmi, informasi tersebut merupakan karangan yang sengaja disebarkan untuk menimbulkan kegaduhan serta memecah solidaritas institusi negara.
Rangkaian Penyebaran Isu
Isu pertama kali muncul di platform media sosial Threads, di mana akun @retailmen69 mengunggah postingan yang menuduh Pangkopassus marah karena harus menunggu lama saat hendak bertemu Presiden Prabowo Subianto. Dalam unggahan tersebut, terdapat thumbnail dengan inisial “Bunted” yang dihubungkan dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya, yang kemudian diklaim menjadi korban penamparan.
Sejumlah akun lain, termasuk beberapa portal berita online, mengutip atau sekadar menuliskan judul yang sensasional seperti “Kopassus Tepis Isu Pangkopassus Tampar Protokoler Istana” atau “Kopassus Bantah Isu Pangkopassus Tampar Protokoler Istana: Itu Hoaks!”. Beberapa tautan mengembalikan kode error 403 atau halaman perlindungan keamanan, menandakan bahwa sumber aslinya tidak dapat diverifikasi.
Pernyataan Resmi Kopassus
Melalui video berdurasi sekitar satu menit, juru bicara Kopassus menegaskan bahwa tidak ada catatan atau laporan resmi mengenai insiden penamparan tersebut. “Faktanya ini hanyalah karangan yang tidak memiliki bukti valid, informasi ini sengaja disebar untuk menciptakan kegaduhan dan memecah soliditas internal institusi negara,” ujar juru bicara dalam bahasa Indonesia yang jelas.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. “Jangan jadi penyebar hoaks, pastikan selalu cek kebenaran informasi dari sumber resmi dan terpercaya,” tambahnya, menekankan pentingnya literasi digital di era media sosial yang cepat menyebar.
Reaksi Pihak Terkait
Letjen Djon Afriandi belum memberikan komentar pribadi, namun melalui tim humas Kopassus, ia menyatakan kekecewaannya atas penyebaran rumor yang dapat merusak reputasi institusi militer. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menolak tudingan bahwa dirinya menjadi korban penamparan, menyebut bahwa tidak ada pertemuan resmi dengan Pangkopassus pada hari tersebut.
Pengamat politik dan militer menilai bahwa hoaks semacam ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan ketegangan politik atau mengalihkan perhatian publik dari isu-isu lain. “Kita harus selalu menilai sumber informasi, terutama ketika melibatkan tokoh tinggi militer atau pejabat negara,” kata Dr. Rina Suryani, pakar komunikasi politik, dalam sebuah wawancara singkat.
Upaya Penanggulangan Hoaks
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus memperkuat kerja sama dengan platform media sosial untuk mengidentifikasi dan menurunkan konten yang terbukti hoaks. Kasus penamparan yang tidak terbukti ini menjadi contoh konkret mengapa verifikasi fakta menjadi sangat penting sebelum informasi menyebar luas.
Selain itu, Kopassus menyiapkan prosedur internal untuk menanggapi rumor semacam ini, termasuk penyebaran pernyataan resmi melalui saluran media sosial resmi dan koordinasi dengan aparat keamanan siber.
Dengan klarifikasi resmi yang dipublikasikan, Kopassus berharap dapat menetralkan efek negatif hoaks tersebut serta menegaskan komitmen institusi dalam menjaga integritas dan profesionalisme anggotanya.
Sejauh ini, tidak ada laporan resmi dari pihak Istana Negara yang mengkonfirmasi adanya insiden penamparan. Semua pihak terkait menyerukan agar publik menahan diri dari penyebaran rumor yang belum terbukti dan menunggu pernyataan resmi dari sumber yang kredibel.
