Back to Bali – 26 April 2026 | Sidang lanjutan Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin 19 Januari 2026 kembali menyorot kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Perkara ini tidak hanya menjadi sorotan hukum, melainkan memicu perdebatan luas tentang bagaimana kebijakan publik dapat dipaksa masuk ke ranah pidana.
Pengadaan Chromebook dimaksudkan untuk mempercepat digitalisasi pendidikan nasional. Namun, sejumlah pihak menuding adanya indikasi overprice, proses tender yang dipertanyakan, dan keterlibatan pejabat tinggi dalam penentuan harga. Pada persidangan, jaksa menegaskan bahwa kerugian negara mencapai angka yang signifikan, meski metodologi perhitungannya masih dipertanyakan.
Suara Kritis Laksamana Sukardi
Dalam sebuah pernyataan tertulis yang dirilis pada Minggu, 26 April 2026, Laksamana Sukardi, mantan Menteri BUMN, menilai fenomena ini sebagai gejala penurunan standar penegakan hukum. “Kasus dengan konstruksi lemah tetap diajukan, karena probabilitas kemenangan mendekati kepastian. Ini bukan lagi penegakan hukum, ini produksi vonis,” ujarnya. Menurutnya, banyak kasus korupsi kini dibangun di atas asumsi semata tanpa dasar ekonomi yang kuat.
Laksamana menyoroti bahwa konsep “kerugian negara” sering dijadikan pusat perkara, namun angka-angka tersebut tidak selalu berasal dari metode akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia menambahkan, “Logika ekonomi diabaikan, prinsip acceptable accounting practices ditabrak, dan rasionalitas dikorbankan demi satu tujuan, memastikan bahwa seseorang dapat dipidana.”
Pola Terbalik dalam Penanganan Kasus
Menurut analisis Sukardi, praktik penegakan hukum kini cenderung mengikuti pola terbalik: proses pidana dimulai terlebih dahulu, kemudian perhitungan kerugian negara disusun untuk memperkuat tuduhan. “Sehingga, yang sering terjadi adalah pola terbalik: penjara dulu, hitung kerugian negara belakangan,” katanya.
Pola serupa juga terlihat pada kasus-kasus lain yang menimpa tokoh publik, seperti Ibrahim Arif, Tom Lembong, dan Ira Puspadewi. Dalam setiap contoh, keputusan kebijakan atau bisnis yang diambil dalam situasi kompleks ditarik ke ranah pidana korupsi dengan mengedepankan hasil (outcome) daripada niat (intent).
Implikasi bagi Kebijakan Publik dan Penegakan Hukum
Fenomena kriminalisasi kebijakan publik menimbulkan risiko serius: batas antara tindakan administratif yang sah dan tindak pidana menjadi kabur. Jika keputusan strategis dapat dipidana hanya karena hasilnya tidak sesuai harapan, inovasi kebijakan dan reformasi struktural dapat terhambat. Sukardi menekankan perlunya hukum yang mampu membedakan secara tegas antara kelalaian administratif dan penyalahgunaan wewenang.
- Pengadaan Chromebook: tujuan digitalisasi, namun dipertanyakan prosesnya.
- Kritik standar pembuktian: asumsi lemah, metodologi ekonomi tidak memadai.
- Pola terbalik: proses pidana dulu, perhitungan kerugian belakangan.
- Kasus serupa: Ibrahim Arif, Tom Lembong, Ira Puspadewi.
- Dampak: mengaburkan batas kebijakan publik vs tindak pidana, menghambat reformasi.
Dengan sidang yang terus berlanjut, tekanan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang pemerintah semakin kuat. Namun, bagi para pengamat hukum, tantangan utama tetap pada bagaimana menegakkan standar pembuktian yang objektif tanpa mengorbankan prinsip keadilan.
Kesimpulannya, kasus dugaan korupsi Chromebook tidak hanya menilai tindakan individu, melainkan menguji integritas sistem hukum dalam menanggapi kebijakan publik. Jika tidak ada perbaikan metodologis dalam menilai kerugian negara, potensi kriminalisasi kebijakan dapat terus menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
