Back to Bali – 28 April 2026 | Penunjukan dua tokoh, Hasan dan Qodari, ke posisi strategis dalam institusi pendidikan tinggi memicu sorotan tajam dari kalangan akademisi, khususnya dosen ilmu komunikasi. Mereka menilai proses seleksi dan kriteria penunjukan kurang transparan serta berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat merusak independensi akademik.
Latar Belakang Penunjukan
Penunjukan tersebut diumumkan oleh rektor pada pekan lalu, menyebutkan bahwa Hasan dan Qodari dipilih berdasarkan pengalaman profesional mereka di bidang media dan kebijakan publik. Hasan, mantan jurnalis senior, dan Qodari, konsultan strategi komunikasi, diangkat sebagai anggota dewan penasihat serta kepala program studi baru yang berfokus pada komunikasi politik.
Keberatan Dosen Komunikasi
Sejumlah dosen ilmu komunikasi mengkritik keputusan itu melalui pernyataan resmi yang dikirimkan ke kantor rektorat. Menurut mereka, proses seleksi tidak melibatkan panel akademik independen, melainkan hanya keputusan internal birokrasi. “Kita khawatir penunjukan ini lebih mengutamakan relasi politik daripada kompetensi akademik,” ujar Dr. Maya Lestari, dosen senior Fakultas Ilmu Komunikasi.
Para dosen juga menyoroti kurangnya transparansi mengenai kualifikasi yang menjadi dasar penunjukan. “Tidak ada publikasi tentang prosedur seleksi, tidak ada daftar kandidat alternatif, dan tidak ada penjelasan mengapa Hasan dan Qodari dipilih di atas kandidat lain yang memiliki rekam jejak penelitian yang kuat,” tambahnya.
Potensi Dampak Negatif
Jika penunjukan tersebut berlangsung tanpa klarifikasi, beberapa konsekuensi negatif dapat muncul:
- Penurunan kepercayaan publik: Mahasiswa dan masyarakat dapat meragukan integritas institusi pendidikan bila keputusan tampak dipengaruhi kepentingan politik.
- Gangguan independensi akademik: Keterlibatan tokoh dengan latar belakang politik dapat memengaruhi kurikulum dan agenda riset, mengaburkan batas antara ilmu dan agenda partisan.
- Risiko konflik kepentingan: Kedua penunjukan memiliki jaringan luas dengan partai politik dan perusahaan media, yang dapat menimbulkan situasi konflik dalam pengambilan kebijakan internal.
Reaksi Pihak Terkait
Hasan dan Qodari belum memberikan komentar resmi, namun tim komunikasi mereka menyatakan kesiapan untuk berkontribusi pada pengembangan program studi yang relevan dengan dinamika media masa kini. Sementara itu, dekan Fakultas Ilmu Komunikasi menyampaikan bahwa dialog terbuka dengan dosen akan terus digali untuk menenangkan kekhawatiran.
Rombongan mahasiswa juga menggelar diskusi terbuka di kampus, menuntut kejelasan kriteria seleksi dan meminta agar proses penunjukan melibatkan perwakilan fakultas secara proporsional.
Langkah Selanjutnya
Beberapa dosen mengusulkan pembentukan komite independen yang terdiri dari akademisi luar, perwakilan mahasiswa, serta ahli kebijakan publik untuk menilai kembali keputusan tersebut. Usulan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang menyeimbangkan kebutuhan keahlian praktis dengan standar akademik.
Di samping itu, lembaga akreditasi perguruan tinggi berpotensi melakukan audit internal guna memastikan bahwa semua penunjukan mengikuti pedoman akreditasi yang menekankan transparansi dan meritokrasi.
Situasi ini menjadi contoh nyata bagaimana dinamika politik dapat berinteraksi dengan dunia pendidikan, menuntut mekanisme pengawasan yang lebih ketat agar kualitas akademik tidak tergerus oleh kepentingan eksternal.
Dengan tekanan dari kalangan akademisi dan mahasiswa, diharapkan pihak rektorat akan meninjau kembali proses penunjukan Hasan dan Qodari, serta mengadopsi kebijakan yang lebih terbuka dan berbasis kompetensi. Keputusan selanjutnya akan menjadi penentu sejauh mana institusi dapat mempertahankan kredibilitasnya di mata publik dan komunitas akademik.
