Back to Bali – 29 April 2026 | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) baru-baru ini menyoroti kehadiran investor asal China dalam Program Makan Bergizi (MBG) yang dikelola Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menurutnya, masuknya modal asing dapat menimbulkan risiko bagi peternak dan petani lokal yang selama ini menjadi tulang punggung pasokan bahan baku program tersebut.
Latarnya Program MBG dan Besarnya Anggaran
Program MBG telah menjadi salah satu intervensi fiskal terbesar pemerintah Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa anggaran yang dialirkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencapai antara Rp 248 triliun hingga Rp 249 triliun. Dana ini disalurkan secara langsung ke daerah melalui virtual account masing-masing SPPG, dengan perkiraan 6.200 unit SPPG di Jawa Barat saja menghasilkan perputaran ekonomi sekitar Rp 6 triliun per bulan.
Menurut Dadan, sekitar 70 persen anggaran SPPG dialokasikan untuk pembelian bahan baku, dan 95 persen dari bahan baku tersebut berasal dari produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal. Hal ini menjadikan MBG sebagai katalisator kemandirian pangan serta penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah.
Kekhawatiran DPR PDIP atas Investor China
Di tengah pujian atas dampak ekonomi MBG, anggota DPR PDIP mengingatkan adanya potensi bahaya bila investor asing, khususnya perusahaan asal China, terlibat dalam rantai pasokan. Ia berpendapat bahwa investasi asing dapat memicu dominasi pasar, menurunkan harga jual produk peternak lokal, serta mengurangi akses petani kecil ke pasar utama.
“Kita tidak menolak investasi, tetapi harus dipastikan bahwa investasi tersebut tidak menggerogoti kesejahteraan peternak Indonesia. Jika bahan baku dibeli oleh perusahaan asing dengan harga yang lebih rendah, peternak kecil akan kehilangan margin keuntungan mereka,” ujar anggota DPR tersebut dalam sebuah rapat komisi terkait kebijakan pertanian.
Data Perbandingan Dampak Ekonomi
- Anggaran MBG: Rp 248‑249 triliun per tahun.
- Alokasi pembelian bahan baku lokal: 70% dari total anggaran.
- Proporsi produk pertanian, peternakan, perikanan: 95%.
- Perputaran ekonomi bulanan (Jawa Barat): Rp 6 triliun.
Data ini menunjukkan besarnya potensi pendapatan bagi petani dan peternak bila rantai pasok tetap domestik. Namun, bila investor asing masuk sebagai perantara atau pembeli utama, sebagian besar nilai tersebut dapat mengalir ke luar negeri.
Reaksi Pemerintah dan Upaya Pengawasan
Pemerintah menanggapi keprihatinan tersebut dengan menegaskan bahwa semua investasi asing wajib melalui prosedur evaluasi dampak sosial‑ekonomi (AMDAL) serta persetujuan Kementerian Pertanian. Selain itu, Badan Gizi Nasional berjanji meningkatkan transparansi dalam proses tender pembelian bahan baku, serta melibatkan koperasi petani sebagai mitra utama.
“Kami akan memastikan bahwa setiap kontrak pembelian tetap mengutamakan produsen lokal. Jika ada indikasi praktik monopoli atau penurunan harga yang tidak wajar, kami siap menindak tegas,” kata Dadan Hindayana dalam pernyataan resmi.
Implikasi bagi Peternak dan Petani
Bagi peternak dan petani, situasi ini berarti mereka harus lebih aktif dalam mengorganisasi diri, misalnya melalui pembentukan kelompok usaha bersama (KUB) atau koperasi. Dengan struktur yang kuat, mereka dapat menegosiasikan harga yang adil dan mengamankan pangsa pasar di program MBG.
Penguatan kapasitas produksi, sertifikasi kualitas, dan diversifikasi produk juga menjadi strategi penting untuk bersaing dengan modal asing yang biasanya memiliki akses ke teknologi dan jaringan distribusi yang lebih luas.
Kesimpulan
Program MBG memberikan peluang ekonomi yang signifikan bagi daerah dengan mengalirkan triliunan rupiah ke sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Namun, masuknya investor China menimbulkan kekhawatiran tentang potensi dampak negatif bagi peternak lokal. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara menarik investasi asing dan melindungi kepentingan petani serta peternak domestik melalui regulasi ketat, transparansi tender, dan pemberdayaan koperasi. Hanya dengan pendekatan yang holistik, manfaat MBG dapat dirasakan secara merata tanpa mengorbankan kemandirian pangan Indonesia.
