Back to Bali – 30 April 2026 | Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang direncanakan pada akhir Juli atau awal Agustus 2026, dinamika internal organisasi semakin memanas. Berbagai jaringan dan tokoh elite mulai menyiapkan strategi untuk menguasai posisi kunci, terutama jabatan Rais Aam yang akan menentukan arah kebijakan NU selama lima tahun ke depan.
Latar Belakang Muktamar ke-35
Muktamar ke-35 bukan sekadar forum pemilihan pimpinan, melainkan arena penentuan kebijakan strategis yang dapat memengaruhi politik nasional, ekonomi umat, serta posisi moral NU di tengah masyarakat. Dengan masa jabatan lima tahun, keputusan yang diambil pada Muktamar ini akan berpengaruh hingga pemilihan umum berikutnya.
Peta Persaingan Internal
Petahana Yahya Cholil Staquf masih memegang peranan penting sebagai figur sentral yang berusaha menjaga kestabilan organisasi sambil mencari calon Rais Aam yang mampu memperluas basis dukungan. Di sisi lain, dua tokoh muda, Miftachul Akhyar dan Saifullah Yusuf, telah merumuskan skema pasangan calon yang mencakup beberapa nama potensial.
Nazaruddin Umar menjadi sorotan karena diyakini memiliki sokongan kuat dari lingkar kekuasaan politik. Sementara jaringan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berkoalisi dengan Ikatan Kader Al‑Islah (IKA) PMII, mereka mengusulkan Said Aqil Siradj sebagai calon Rais Aam. Dari Jawa Timur, figur seperti Abdul Hakim Mahfuz dan Marzuki Mustamar juga muncul sebagai opsi yang dapat menarik suara basis tradisional.
Kelompok Politik dan Ekonomi
Analisis peta suara menunjukkan bahwa jaringan PKB–IKA PMII menguasai sekitar 250 suara, diikuti jaringan yang beririsan dengan Kementerian Agama dengan 130 suara. Basis petahana serta kelompok Rais Aam masing‑masing diperkirakan memiliki sekitar 100 suara, sementara puluhan suara lainnya masih belum menentukan pilihan. Kondisi ini mendorong intensifnya proses lobi dan pendekatan antar jaringan.
Tak hanya faktor politik, kepentingan ekonomi juga mulai merembes ke dalam proses seleksi. Beberapa kalangan mengkhawatirkan bahwa aliansi dengan partai politik atau lembaga bisnis dapat mengubah prioritas organisasi menjadi lebih pragmatis, mengorbankan independensi moral yang selama ini menjadi ciri NU.
Strategi dan Koalisi
Berbagai pihak berusaha membentuk koalisi besar sejak dini. Skema koalisi luas antara poros PKB–PMII dipandang mampu memperkuat posisi dalam kontestasi, dengan dukungan strategis dari tokoh politik senior seperti Muhaimin Iskandar yang berperan di balik layar. Pada saat yang sama, upaya konsolidasi kiai dan komunikasi antar jaringan menjadi penentu utama untuk mengamankan mayoritas suara.
Risiko Politisasi dan Penjagaan Kemandirian
Sejumlah kalangan menilai bahwa masuknya kepentingan politik praktis berpotensi merusak kemandirian NU. Tokoh pesantren mengingatkan pentingnya forum Muktamar harus “steril” dari politik dan kepentingan ekonomi, agar organisasi tetap menjadi kekuatan moral umat. Jika tidak, NU dapat terjebak dalam dinamika partisan yang mengurangi kredibilitasnya di mata publik.
Jadwal dan Persiapan PBNU
PBNU telah menyiapkan serangkaian persiapan logistik dan administratif untuk memastikan Muktamar berlangsung lancar pada akhir Juli atau awal Agustus 2026. Persiapan tersebut mencakup penetapan tempat, keamanan, serta mekanisme pemungutan suara yang transparan. Semua langkah diambil untuk menghindari kecurangan dan memastikan legitimasi hasil pemilihan.
Dengan tekanan dari berbagai arah, Muktamar ke-35 menjadi titik krusial bagi masa depan NU. Keberhasilan menjaga kemandirian sambil menanggapi aspirasi politik dan ekonomi akan menentukan apakah NU tetap menjadi kekuatan moral utama atau beralih menjadi arena permainan kepentingan praktis.
