Back to Bali – 30 April 2026 | Pemerintah kembali mengangkat opsi kenaikan harga BBM nonsubsidi, khususnya varian Pertamax 92, sebagai upaya utama menjaga ruang fiskal di tengah tekanan anggaran negara yang kian berat. Langkah ini muncul seiring dengan harga minyak dunia yang masih berada pada level tinggi, menambah beban subsidi energi serta menurunkan margin keuntungan perusahaan migas milik negara.
Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan keputusan yang tepat secara prinsip. “Tekanan pada APBN kita sudah lumayan besar dan harga minyak global masih sangat tinggi. Jadi beban fiskal negara meningkat karena subsidi dan kompensasi energi,” ungkapnya dalam wawancara dengan wartawan pada Rabu, 29 April 2026.
Alasan Ekonomi di Balik Kenaikan Harga
Menurut Askar, harga BBM nonsubsidi selama ini mengikuti fluktuasi pasar internasional. Bila harga minyak dunia naik, harga jual di dalam negeri juga harus disesuaikan, jika tidak, Pertamina akan mengalami kerugian yang signifikan. Penyesuaian harga diharapkan dapat mengurangi kebutuhan subsidi pemerintah, sehingga ruang fiskal dapat dijaga dan dialokasikan untuk prioritas pembangunan lainnya.
Namun, kebijakan ini tidak lepas dari risiko sosial. Konsumen Pertamax 92 umumnya merupakan masyarakat kelas menengah ke atas yang mengandalkan bahan bakar premium untuk kendaraan pribadi. Kenaikan harga dapat memicu pergeseran konsumen ke varian yang lebih murah, seperti Pertalite, yang pada gilirannya dapat meningkatkan beban subsidi pada BBM bersubsidi dan menambah tekanan pada anggaran negara.
Risiko dan Tantangan Sosial
- Potensi pergeseran konsumen dari Pertamax 92 ke Pertalite.
- Peningkatan permintaan BBM bersubsidi yang dapat memperlebar defisit APBN.
- Ketidakmampuan rumah tangga berpenghasilan menengah untuk menanggung kenaikan harga bahan bakar.
Askar menekankan pentingnya mengantisipasi perubahan perilaku konsumen. “Ada kendaraan tertentu yang kemudian akhirnya berpindah dari Pertamax ke Pertalite. Jadi konsumsi Pertalite menjadi lebih banyak dan ini malah membebani APBN juga. Hal ini harus diantisipasi,” katanya.
Subsidi yang Tidak Tepat Sasaran
Selain penyesuaian harga, Askar menyoroti masalah subsidi yang sering kali tidak tepat sasaran. Ia mengusulkan penyaluran BBM bersubsidi berbasis data, bukan sekadar kuantitas barang. Dengan pendekatan ini, BBM bersubsidi diharapkan tidak lagi dinikmati oleh masyarakat mampu, melainkan difokuskan pada lapisan masyarakat yang benar‑benar membutuhkan.
Solusi Jangka Panjang: Transportasi Publik dan Energi Terbarukan
Untuk menurunkan ketergantungan pada BBM, Askar mengajak pemerintah memperkuat transportasi publik. “Transportasi publik seperti kereta, bus, serta tata kota yang baik perlu didukung dengan standar efisiensi dan kenyamanan yang lebih baik. Dengan demikian, penggunaan kendaraan pribadi dapat ditekan,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menekankan perlunya percepatan transisi energi ke sumber terbarukan serta penguatan produksi dalam negeri. Pengembangan kilang dan refineri lokal yang lebih efisien dapat mengurangi impor minyak, sekaligus menstabilkan pasokan BBM nasional.
Secara keseluruhan, kebijakan kenaikan harga BBM nonsubsidi dipandang sebagai langkah pragmatis untuk menstabilkan keuangan negara, namun harus diimbangi dengan kebijakan pendamping yang mengurangi dampak sosial dan meningkatkan efisiensi energi.
Jika pemerintah dapat mengimplementasikan subsidi berbasis data, memperbaiki jaringan transportasi publik, serta mempercepat transisi ke energi terbarukan, ruang fiskal dapat terjaga tanpa menimbulkan beban berlebih bagi konsumen. Keberhasilan strategi ini akan menentukan apakah Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan ketahanan energi jangka panjang.
