Back to Bali – 10 Mei 2026 | Semarang, 9 Mei 2026 – Akademi Kepolisian (Akpol) kembali menjadi sorotan nasional setelah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, memberikan pembekalan kepada 1.064 taruna dan siswa pada Jumat, 8 Mei 2026. Dalam sambutannya, Djamari menegaskan bahwa kepolisian harus menjadi institusi yang dicintai rakyat, bukan sekadar slogan. Ia menekankan pentingnya pengabdian, profesionalisme, integritas, serta kesiapan menghadapi keragaman budaya Indonesia.
Pesan Utama Djamari untuk Taruna Akpol
Menurut Djamari, tarunan dan siswa tidak boleh berorientasi semata pada pangkat atau jabatan setelah lulus. Sebaliknya, mereka harus menempatkan manfaat bagi rakyat sebagai tujuan utama. Beberapa poin penting yang disorot antara lain:
- Pengabdian kepada bangsa adalah tugas seumur hidup, bukan sekadar karier sementara.
- Polri harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat secara nyata.
- Kesiapan ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia, mengingat keanekaragaman budaya dari Sabang sampai Merauke.
- Kepemimpinan yang dekat dengan anak buah, dengan menekankan kerja sama dan rasa hormat timbal balik.
- Perilaku anggota Polri, baik dalam sikap, tindakan, maupun ucapan, membentuk citra institusi di mata publik.
Djamari juga memberikan apresiasi kepada para pengajar, pelatih, dan mentor di Akpol, menyoroti betapa menantangnya tugas mereka dalam menyerap dan menyampaikan ilmu kepada generasi perwira baru.
Mutasi Besar-besaran di Lingkungan Polri
Sementara Akpol menjadi panggung pembekalan, Polri secara simultan melakukan mutasi 108 personel, termasuk pejabat tinggi (Pati) dan pejabat menengah (Pamen). Keputusan ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/960/V/KEP./2026 tanggal 7 Mei 2026. Mutasi mencakup promosi, rotasi jabatan setara, penyelesaian pendidikan, hingga pensiun. Tujuannya adalah memperkuat organisasi, meningkatkan profesionalisme, serta menyesuaikan struktur dengan tantangan tugas yang semakin dinamis.
Di antara 108 perwira yang bergeser, Komjen Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak (RZ Panca) ditetapkan sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri. Penunjukan ini menandai langkah strategis, mengingat latar belakangnya yang kuat di bidang reserse, pendidikan, dan penegakan hukum.
Profil Singkat Komjen RZ Panca Putra Simanjuntak
Lulusan Akpol tahun 1990, RZ Panca memulai kariernya di tingkat daerah dengan menjabat sebagai Kapolres di beberapa wilayah, termasuk Banyumas dan Tegal. Ia kemudian mengemban posisi penting di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah dan Polda Kalimantan Tengah. Pada periode 2013‑2017, Panca mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri, memperluas pengaruhnya di dunia pendidikan kepolisian.
Pengalaman selanjutnya mencakup peran sebagai Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dan Direktur Penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama masa di KPK, ia menangani beberapa kasus besar, termasuk dugaan pencucian uang dan korupsi di perusahaan penerbangan nasional.
Penunjukan sebagai Kalemdiklat Polri memberikan kesempatan bagi Panca untuk mengintegrasikan pengalaman lapangan, penyidikan, dan pendidikan ke dalam program pelatihan perwira baru. Harapannya, generasi akpol selanjutnya akan lebih siap menghadapi dinamika keamanan dan kepercayaan publik.
Implikasi bagi Akademi Kepolisian dan Masyarakat
Gabungan antara pesan moral Djamari dan restrukturisasi internal Polri menegaskan arah kebijakan yang lebih berfokus pada pelayanan publik. Taruna Akpol kini dihadapkan pada tantangan ganda: menginternalisasi nilai‑nilai pengabdian yang disampaikan oleh Djamari, serta menyiapkan diri untuk bekerja di bawah kepemimpinan yang sedang mengalami perombakan.
Dengan mutasi yang menempatkan figur berpengalaman seperti RZ Panca di pucuk pimpinan pendidikan, diharapkan kurikulum dan metode pengajaran di Akpol akan lebih menekankan pada integritas, keahlian teknis, serta sensitivitas budaya. Hal ini sejalan dengan seruan Djamari bahwa “polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat” harus menjadi praktik nyata, bukan sekadar slogan.
Secara keseluruhan, langkah-langkah ini mencerminkan upaya Polri untuk memperbaiki citra di mata masyarakat, terutama di tengah penurunan kepercayaan publik yang belakangan ini muncul akibat insiden‑insiden kontroversial. Jika tarunan dan perwira baru mampu menginternalisasi nilai‑nilai tersebut, Polri memiliki peluang besar untuk kembali menjadi institusi yang benar‑benar dicintai rakyat.
