Back to Bali – 20 April 2026 | JAKARTA – Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2026 yang menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mempercepat percepatan swasembada pangan. Kebijakan yang bertujuan mengamankan ketahanan pangan nasional ini menuai sorotan tajam dari Center of Economic and Law Studies (Celios). Direksi Celios, Nailul Huda dan Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai kebijakan tersebut mengandung risiko ganda yang dapat memicu inflasi, menekan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta menambah beban fiskal negara.
Risiko Inflasi dan Beban Fiskal
Menurut Bhima Yudhistira Adhinegara, penugasan BUMN dalam rangka swasembada pangan berpotensi menimbulkan distorsi harga di pasar domestik. BUMN yang mendapat dukungan penuh pemerintah, mulai dari modal hingga kebijakan tarif, dapat menurunkan harga jual bagi produsen kecil namun sekaligus meningkatkan harga konsumen bila produksi tidak mencapai target. “Keterlibatan BUMN secara intensif dapat memperpanjang rantai distribusi, menambah biaya logistik, dan pada akhirnya menambah tekanan inflasi bagi masyarakat,” ujarnya.
Dari perspektif fiskal, kegagalan BUMN menjalankan mandat dapat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengalaman sebelumnya, seperti beban subsidi pada Pupuk Indonesia dan kerugian berulang PT RNI, menjadi contoh konkret bahwa penugasan besar tanpa kesiapan operasional dapat mengakibatkan defisit yang signifikan.
Dampak pada UMKM dan Rantai Nilai Lokal
Celios mencatat lebih dari 50 persen UMKM di Indonesia beroperasi di sektor pangan, termasuk pertanian, perikanan, pengolahan, hingga pemasaran. Penugasan BUMN yang terpusat berisiko menutup peluang bagi pelaku usaha kecil untuk berpartisipasi dalam program ketahanan pangan. “Program ketahanan pangan justru menutup peluang pelaku usaha kecil untuk ikut andil dalam ketahanan pangan nasional,” kata Nailul Huda.
Ketimpangan dukungan antara BUMN dan UMKM dapat menyebabkan persaingan tidak sehat, terutama di sektor peternakan dan agribisnis. Rantai nilai domestik berpotensi terfragmentasi, mengurangi daya saing produk lokal, dan memperlemah fondasi ekonomi kerakyatan. Dampak tersebut dapat menurunkan pendapatan UMKM, mengurangi lapangan kerja, serta meningkatkan ketergantungan pada impor.
Perspektif Kebijakan: Tiga Aturan Baru Prabowo
Presiden Prabowo Subianto, dalam upaya mempercepat swasembada pangan, mengumumkan tiga aturan baru yang menitikberatkan pada (1) penugasan BUMN pada sektor agribisnis strategis, (2) pemberian prioritas logistik dan infrastruktur untuk produksi skala besar, serta (3) penetapan indikator kinerja utama (IKU) yang terukur bagi masing‑masing BUMN. Meskipun tujuan kebijakan ini untuk meningkatkan produksi, Celios menekankan perlunya keseimbangan antara efisiensi skala besar dan inklusivitas ekonomi.
Celios menyarankan beberapa langkah mitigasi, antara lain:
- Penguatan regulasi Inpres dengan landasan hukum yang jelas untuk mengurangi ketidakpastian bisnis.
- Pembentukan mekanisme dukungan keuangan dan teknis khusus bagi UMKM agar dapat berkompetisi secara adil dengan BUMN.
- Pengawasan ketat atas penggunaan dana publik pada BUMN untuk mencegah beban fiskal berlebih.
- Penerapan tata niaga yang transparan guna menghindari distorsi harga dan praktik monopoli.
Dengan mengintegrasikan rekomendasi tersebut, pemerintah dapat menyeimbangkan antara target produksi pangan nasional dan keberlanjutan ekonomi rakyat.
Secara keseluruhan, Celios menegaskan bahwa percepatan swasembada pangan tidak boleh mengorbankan stabilitas ekonomi, terutama inflasi dan kelangsungan UMKM. Kebijakan yang inklusif, berbasis data, dan didukung oleh kerangka hukum yang kuat menjadi kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan tanpa menimbulkan beban tambahan bagi fiskal negara dan konsumen.
