Back to Bali – 14 April 2026 | Terletak di mulut Teluk Aden, tepat di persimpangan Laut Merah dan Samudra Hindia, Djibouti memiliki peran strategis yang tak terbayangkan mengingat luasnya hanya sekitar 23.200 km² dan populasi di bawah satu juta jiwa. Letak geografis ini menjadikan wilayahnya jalur utama bagi sekitar 30% perdagangan maritim dunia yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika melalui Terusan Suez. Karena posisi vital tersebut, negara kecil ini kini menjadi arena persaingan antara kekuatan global seperti Amerika Serikat, Prancis, China, Italia, dan Jepang.
Sejarah Kehadiran Militer Asing
Sejak era kolonial, Prancis telah mengendalikan pangkalan militer di Djibouti dan mempertahankannya bahkan setelah kemerdekaan pada 1977. Pada awal 2000-an, Amerika Serikat mendirikan Camp Lemonnier sebagai respons terhadap serangan 11 September 2001, menjadikannya satu-satunya pangkalan militer permanen AS di Afrika. Kedua negara ini memandang Djibouti sebagai titik peluncuran operasi kontra‑terorisme di Somalia, Yaman, dan sekitarnya.
Masuknya China dan Dampaknya
Pada 2017, China resmi membuka pangkalan militer pertamanya di luar negeri di Djibouti. Keputusan ini selaras dengan inisiatif Belt and Road (BRI) yang telah menanamkan investasi besar-besaran: pembangunan jalur kereta api Djibouti‑Addis Ababa, pengembangan Pelabuhan Doraleh, serta pendirian zona perdagangan bebas terbesar di Afrika. Kedekatan fisik antara pangkalan AS dan China—hanya beberapa kilometer—menimbulkan ketegangan terselubung, termasuk laporan gangguan laser yang diduga berasal dari pangkalan China dan mengganggu operasi penerbangan AS.
Strategi Pemerintah Djibouti
Presiden Ismail Omar Guelleh, yang berkuasa sejak 1999, menerapkan strategi hedging yang cerdik. Pemerintah menerima sewa pangkalan militer dari Amerika Serikat, tetap menjaga hubungan historis dengan Prancis, sekaligus membuka pintu lebar bagi investasi dan kehadiran militer China. Pendapatan dari sewa pangkalan menjadi sumber penting bagi kas negara yang terbatas.
- Sewa pangkalan militer: mendatangkan miliaran dolar AS per tahun.
- Investasi infrastruktur China: menutupi sebagian besar proyek transportasi dan pelabuhan.
- Hubungan diplomatik ganda: memungkinkan Djibouti berperan sebagai mediator regional.
Risiko Utang dan Kedaulatan
Ketergantungan pada utang China menimbulkan kekhawatiran. Pada puncaknya, rasio utang Djibouti terhadap PDB melampaui 70%, dengan sebagian besar pinjaman berasal dari lembaga keuangan China. Konflik dengan perusahaan pelabuhan asal Dubai, DP World, pada 2018—ketika Djibouti mengambil alih operasi Pelabuhan Doraleh secara sepihak—dipandang sebagai tekanan untuk menyesuaikan kepentingan China.
Isu kedaulatan pun muncul: apakah Djibouti masih memegang kendali penuh atas wilayahnya, atau telah menjadi “sovereignty for rent”—kedaulatan yang disewakan demi kelangsungan ekonomi? Pertanyaan ini menambah dimensi kompleks pada hubungan antara negara kecil dan kekuatan besar.
Implikasi Geopolitik Global
Djibouti menjadi miniatur persaingan geopolitik abad ke-21. Di sini, rivalitas Amerika Serikat dan China tidak lagi terbatas pada retorika di forum internasional, melainkan terwujud dalam pembangunan dermaga, penempatan pasukan, dan kontrak infrastruktur. Eropa, melalui peran Prancis dan Italia, berupaya tetap relevan di kawasan yang semakin dikuasai oleh dua kutub besar tersebut.
Negara‑negara kecil yang strategis seperti Djibouti memiliki peluang memperoleh pendapatan sewa, investasi infrastruktur, dan leverage diplomatik yang tidak sebanding dengan ukuran mereka. Namun, bahaya juga mengintai: ketergantungan pada satu kekuatan besar atau terjebak di tengah persaingan yang dapat berubah menjadi konflik terbuka.
Kesimpulan
Lokasi, keberanian diplomatik, dan kemampuan membaca kepentingan kekuatan besar mengubah Djibouti dari negara hampir tak terlihat menjadi pemain penting di panggung dunia. Meski strategi hedging saat ini masih memberi manfaat ekonomi, semakin tinggi beban utang dan tekanan eksternal dapat mengurangi ruang manuver mandiri Djibouti. Pada akhirnya, negara kecil ini mengajarkan bahwa ukuran bukanlah satu‑satunya penentu pengaruh; posisi strategis dan kebijakan cerdas dapat menjadikan siapa pun pemain yang diperhitungkan dalam tatanan geopolitik yang terus berubah.
