Back to Bali – 20 April 2026 | Pertamina Patra Niaga menaikkan harga LPG non‑subsidi ukuran 5 kg dan 12 kg secara nasional mulai 18 April 2026. Kenaikan rata‑rata mencapai Rp 17.000 hingga Rp 36.000 per tabung, dengan tarif tertinggi Rp 285.000 untuk tabung 12 kg dan terendah Rp 228.000. Harga sebelumnya untuk LPG 12 kg berada di kisaran Rp 192.000, artinya penambahan biaya sebesar Rp 36.000 per tabung berlaku dalam rentang tiga hari pertama kenaikan.
Dampak Langsung pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Usaha kuliner berbasis warung tegal (warteg) menjadi contoh paling nyata. Menurut Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara), Mukroni, satu warteg rata‑rata menghabiskan satu hingga dua tabung LPG 12 kg per hari. Dengan kenaikan Rp 36.000 per tabung, beban tambahan bulanan dapat mencapai Rp 1 juta hingga Rp 2 juta. Bagi warteg skala menengah hingga besar yang mengandalkan LPG non‑subsidi sebagai sumber energi utama, margin keuntungan harian tergerus secara signifikan.
- Pengeluaran bahan bakar naik 10‑20 % dibandingkan periode sebelumnya.
- Profitabilitas harian menurun hingga 5‑7 %.
- Beberapa pemilik warteg mempertimbangkan pengurangan jam operasional atau penyesuaian harga menu.
Selain warteg, sektor UMKM lain yang mengandalkan LPG untuk proses produksi—seperti usaha pengolahan makanan, bengkel, dan pabrik kecil—juga merasakan tekanan serupa. Kenaikan BBM non‑subsidi yang bersamaan menambah beban transportasi bahan baku, memperburuk kondisi keuangan mereka.
Reaksi Akumindo dan YLKI
Asosiasi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) secara tegas menyuarakan keprihatinan. Kedua organisasi menilai kenaikan harga LPG non‑subsidi sebagai “tambahan beban” yang dapat memperlemah daya beli UMKM dan mempercepat laju inflasi. Akumindo menekankan perlunya kebijakan penyesuaian subsidi atau insentif pajak untuk melindungi sektor mikro yang paling rentan.
YLKI menyoroti dampak pada konsumen akhir. Harga makanan di warteg dan restoran murah diperkirakan akan naik, menambah tekanan pada rumah tangga berpendapatan rendah. Lembaga konsumen mengingatkan pemerintah untuk mengawasi mekanisme distribusi LPG agar tidak terjadi praktik penimbunan atau markup berlebih.
Keterkaitan dengan Inflasi Nasional
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kenaikan harga energi, termasuk LPG dan BBM, berkontribusi signifikan pada indeks harga konsumen (IHK). Analis ekonomi memperkirakan bahwa inflasi tahunan dapat melambung di atas 5 % jika tren kenaikan harga energi terus berlanjut. Kenaikan biaya operasional UMKM akan diteruskan ke konsumen melalui harga jual yang lebih tinggi, menciptakan siklus inflasi berulang.
| Ukuran LPG | Harga Sebelum | Harga Sesudah | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| 12 kg | Rp 192.000 | Rp 228.000 – Rp 285.000 | Rp 36.000 – Rp 93.000 |
| 5,5 kg | Rp 107.000 – Rp 134.000 | Rp 134.000 – Rp 170.000 | Rp 17.000 – Rp 36.000 |
Harga LPG subsidi 3 kg tetap pada Rp 19.000 per tabung, menegaskan bahwa beban kenaikan hanya dirasakan oleh segmen non‑subsidi yang mayoritas dipakai oleh pelaku usaha.
Strategi Menghadapi Kenaikan Harga
Beberapa UMKM telah mengadopsi langkah mitigasi, antara lain:
- Mengoptimalkan penggunaan LPG dengan memasang regulator efisien.
- Mencari alternatif energi, seperti kompor listrik atau bio‑gas, meski masih terbatas pada daerah dengan infrastruktur memadai.
- Negosiasi pembelian dalam jumlah besar melalui koperasi untuk memperoleh harga lebih kompetitif.
- Mengajukan permohonan bantuan atau subsidi daerah yang ditujukan bagi usaha mikro.
Di sisi lain, pemerintah diharapkan dapat meninjau kembali kebijakan penetapan harga LPG non‑subsidi, mengingat peran strategis energi ini dalam menjaga kelangsungan usaha mikro yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Secara keseluruhan, kenaikan harga LPG non‑subsidi menambah tekanan pada UMKM, memperburuk daya beli konsumen, dan berpotensi meningkatkan laju inflasi. Tindakan kooperatif antara pemerintah, asosiasi usaha, dan lembaga konsumen sangat diperlukan untuk menstabilkan pasar energi dan melindungi sektor ekonomi paling rentan.
