Back to Bali – 24 April 2026 | Jakarta, 23 April 2024 – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali berada di sorotan publik setelah muncul polemik internal Partai Golkar terkait Badan Usaha Milik Negara (BGN) serta tuntutan keras dari aktivis Fernando Emas untuk memecat Direktur Badan Geologi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Di saat yang sama, Indonesia berhasil menempati peringkat kedua dunia dalam indeks ketahanan energi, sebuah capaian yang dipuji oleh tokoh senior Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, yang menyoroti peran strategis duo Prabowo‑Bahlil dalam mengokohkan kebijakan energi nasional.
FGN Menuntut Pemecatan Dadan Hindayana
Fernando Emas, seorang aktivis lingkungan dan pendiri Gerakan Masyarakat Peduli Bumi (GMPB), pada Rabu (22/4) menulis surat terbuka kepada Presiden Prabowo, menuntut pemecatan Dadan Hindayana atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan proyek eksplorasi BGN yang dianggap merugikan kepentingan publik. Menurut Emas, sejumlah proyek BGN yang dijalankan tanpa transparansi memicu kerusakan lingkungan, menurunkan kepercayaan publik, serta menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah dan perusahaan tambang swasta.
Surat tersebut menegaskan bahwa tindakan cepat diperlukan untuk menjaga integritas lembaga negara dan memastikan bahwa kebijakan pertambangan sejalan dengan prinsip kelestarian lingkungan. Emas menambahkan, “Jika tidak ada tindakan tegas, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin menurun, khususnya di tengah upaya memperkuat ketahanan energi nasional.”
Reaksi Partai Golkar dan Dukungan Terhadap Kebijakan Prabowo‑Bahlil
Di sisi lain, Abdul Rahman Farisi, Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap langkah Presiden Prabowo dalam mengonsolidasikan kebijakan energi. Farisi menilai bahwa penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) menjadi faktor kunci dalam pencapaian Indonesia yang kini berada di peringkat kedua dunia untuk ketahanan energi.
Menurut Farisi, keberhasilan tersebut tidak lepas dari pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi yang direncanakan akan resmi beroperasi pada Januari 2025 melalui Keputusan Presiden. Satgas ini akan mengintegrasikan kebijakan lintas kementerian, mengurangi fragmentasi, serta memperkuat koordinasi antara BGN, Kementerian ESDM, dan lembaga terkait lainnya.
Strategi Satgas dan Peran Bahlil Lahadalia
Struktur Satgas menempatkan Bahlil Lahadalia sebagai ketua, memberi otoritas yang jelas untuk memimpin percepatan hilirisasi sumber daya energi serta menjamin pasokan energi yang berkelanjutan. Farisi menekankan bahwa mandat besar Satgas mencakup:
- Pengembangan infrastruktur energi baru dan terbarukan;
- Pengoptimalan regulasi pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah domestik;
- Peningkatan transparansi dalam pengelolaan sumber daya mineral, termasuk peran BGN.
Penguatan kelembagaan ini diharapkan dapat menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi, keamanan energi, dan keberlanjutan lingkungan. Farisi menambahkan, “Penggunaan kewenangan presiden secara tepat dan terarah, seperti penunjukan Bahlil, menunjukkan kepemimpinan yang visioner dalam menghadapi dinamika global.”
Implikasi Politik dan Ekonomi
Polemik BGN dan seruan pemecatan Dadan Hindayana menimbulkan tekanan politik yang signifikan bagi pemerintahan Prabowo. Aktivis dan sejumlah anggota DPR menilai bahwa penanganan kasus BGN harus menjadi prioritas, terutama menjelang peluncuran Satgas. Sementara itu, dukungan dari Partai Golkar menegaskan adanya koalisi politik yang masih kuat di sekitar Presiden, meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai tata kelola BGN.
Jika permintaan Fernando Emas dipenuhi, langkah tersebut dapat menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah siap menegakkan akuntabilitas dalam sektor pertambangan. Di sisi lain, penunjukan Bahlil dan pembentukan Satgas memberikan landasan kebijakan yang dapat menstimulasi investasi, mempercepat hilirisasi, serta meningkatkan nilai ekspor energi dan mineral Indonesia.
Prospek Kedepan
Dengan peringkat ketahanan energi kedua dunia, Indonesia berada pada posisi strategis untuk mengoptimalkan sumber daya alamnya. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam mengelola konflik kepentingan, meningkatkan transparansi, dan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Keberhasilan Satgas dan keputusan politik terkait BGN akan menjadi indikator utama bagi stabilitas kebijakan energi nasional dalam jangka menengah.
Secara keseluruhan, dinamika politik internal, tuntutan aktivis, serta langkah-langkah strategis pemerintah menciptakan lanskap kebijakan energi yang kompleks namun penuh peluang. Pemerintahan Prabowo harus mampu menjawab ekspektasi publik sekaligus memanfaatkan momentum internasional untuk mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam ketahanan energi.
