Back to Bali – 25 April 2026 | Jakarta, 25 April 2026 – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Laksda TNI (Purn) Abdul Rivai Ras, memberikan penjelasan komprehensif terkait rencana pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, kendaraan listrik tersebut dirancang khusus untuk mempermudah operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam melakukan pengawasan rutin antar‑dapur MBG, terutama di wilayah dengan akses terbatas.
Manfaat Motor Listrik bagi Operasional SPPG
Rivai menekankan bahwa motor listrik akan menjadi alat bantu yang signifikan bagi tim SPPG dalam menelusuri jaringan dapur MBG yang tersebar di daerah‑daerah terpencil. “Saya kira motor listrik itu sebenarnya untuk meringankan beban SPPG yang tidak punya fasilitas untuk mengawasi dari dapur ke dapur,” ujarnya di kantor pusat APPMBGI, Jakarta Timur.
- Mempercepat perjalanan tim pengawas ke lokasi yang sulit dijangkau.
- Meningkatkan frekuensi kunjungan kontrol kualitas makanan.
- Menurunkan biaya operasional karena penggunaan energi listrik yang lebih efisien.
Dengan dukungan kendaraan ramah lingkungan ini, diharapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau lebih banyak keluarga yang berada di zona sulit, sehingga tingkat kepatuhan terhadap standar gizi nasional meningkat.
APPMBGI Tegaskan Independensi Organisasi
Meski mengakui manfaat pengadaan motor listrik, Rivai menegaskan bahwa APPMBGI tidak terlibat dalam proses pengadaan maupun pendanaan kendaraan tersebut. “Kami adalah organisasi independen yang tidak menerima sumber daya dari pihak manapun, termasuk pemerintah,” tegasnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa asosiasi hanya berperan sebagai fasilitator bagi anggotanya, tanpa campur tangan dalam alokasi anggaran atau distribusi barang milik negara.
Rivai menambahkan, hubungan antara APPMBGI dan BGN terbatas pada koordinasi teknis demi kelancaran program MBG. “Yang pasti dari anggota untuk anggota,” ujarnya, menekankan bahwa dukungan yang diberikan bersifat sukarela dan berbasis kepentingan bersama.
Penjelasan BGN tentang Rencana Pengadaan
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengonfirmasi bahwa motor listrik termasuk dalam anggaran 2025 yang dialokasikan untuk mendukung operasional SPPG. “Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025 dan fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” kata Dadan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7 April 2026).
Namun, Dadan menekankan bahwa motor tersebut belum didistribusikan karena masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN). “Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan,” jelasnya.
Implikasi Kebijakan dan Tantangan Kedepan
Pengadaan motor listrik oleh BGN menandai langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi program gizi nasional. Kendaraan ramah lingkungan ini tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga menurunkan beban biaya bahan bakar bagi tim SPPG. Namun, proses administrasi BMN menjadi faktor kritis yang dapat menunda manfaat nyata bagi lapangan.
Selain itu, independensi APPMBGI menjadi sorotan penting. Dengan menegaskan tidak adanya keterkaitan finansial dengan pemerintah, asosiasi menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap netralitas program MBG.
Ke depannya, koordinasi yang lebih erat antara BGN, APPMBGI, dan pihak terkait di tingkat daerah diperlukan untuk mempercepat proses legalitas serta memastikan motor listrik dapat segera digunakan di lapangan.
Dengan sinergi yang tepat, motor listrik diharapkan menjadi katalisator bagi peningkatan kualitas pengawasan gizi, memperluas jangkauan layanan MBG, dan pada akhirnya meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia, terutama di wilayah‑wilayah yang selama ini terpinggirkan.
