Back to Bali – 28 April 2026 | JAKARTA – Pemerintah Indonesia mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya strategis mengendalikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diproyeksikan semakin melebar. Langkah ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung dalam sesi Policy Dialogue pada acara Kick Off Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) di Jakarta, Senin 27 April 2026.
Evaluasi tersebut berfokus pada dua aspek utama: penghapusan MBG pada hari Sabtu serta penangguhan penyaluran MBG selama masa libur sekolah. Menurut Juda, penghematan dari satu hari MBG dapat mencapai satu triliun rupiah, dan bila dihitung selama empat pekan dalam sebulan, total penghematan dapat melampaui empat triliun rupiah. Proyeksi tahunan menunjukkan potensi penghematan mencapai lima puluh triliun rupiah, yang diharapkan dapat menahan tekanan defisit anggaran di tengah kenaikan harga energi global.
Alasan Evaluasi: Tekanan Harga Energi dan Defisit Anggaran
Program MBG diluncurkan sebagai upaya meningkatkan gizi anak-anak di sekolah dasar dan menengah, terutama pada hari Sabtu dan periode liburan. Namun, eskalasi perang di Timur Tengah dan lonjakan harga minyak dunia menambah beban subsidi energi serta beban fiskal secara keseluruhan. Pemerintah harus menyeimbangkan antara tujuan sosial‑kesehatan dengan ketersediaan anggaran untuk kebutuhan prioritas lainnya.
Juda menegaskan bahwa meski MBG dianggap penting, pemerintah kini mengadopsi pendekatan “refocusing” atau penajaman kebijakan. Program‑program prioritas tetap dilaksanakan, namun dengan penyesuaian target dan kualitas yang lebih tepat sasaran. Salah satu langkah tegas yang diambil adalah peninjauan kembali Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar nutrisi. SPPG yang tidak lolos evaluasi akan ditutup sementara hingga perbaikan mutu tercapai.
Estimasi Penghematan dan Dampak Fiskal
- Penghematan harian: Rp1 triliun per hari Sabtu.
- Penghematan bulanan: Sekitar Rp4 triliun (empat pekan).
- Penghematan tahunan: Sekitar Rp50 triliun.
Angka-angka tersebut diproyeksikan dapat menurunkan defisit APBN secara signifikan, memberi ruang bagi pemerintah untuk menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kebijakan menahan kenaikan BBM dimaksudkan melindungi daya beli masyarakat, meskipun menambah beban subsidi.
Reaksi dan Harapan Publik
Penghapusan MBG pada Sabtu dan liburan menimbulkan beragam respons. Di satu sisi, kelompok orang tua dan organisasi non‑pemerintah mengkhawatirkan berkurangnya akses gizi bagi anak‑anak yang mengandalkan program tersebut. Di sisi lain, para ekonom dan analis kebijakan menilai langkah ini sebagai langkah realistis untuk mengendalikan defisit yang terus meningkat.
Juda menegaskan bahwa kualitas layanan gizi tidak akan dikorbankan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan efektivitas program melalui seleksi sekolah yang benar‑benar membutuhkan bantuan gizi, serta memperkuat pengawasan standar nutrisi. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi kembali setelah situasi fiskal membaik.
Langkah Selanjutnya
Berikut rangkaian tindakan yang direncanakan pemerintah dalam rangka evaluasi MBG:
- Penghentian sementara MBG pada hari Sabtu dan masa libur sekolah.
- Peninjauan dan audit menyeluruh terhadap SPPG yang belum memenuhi standar nutrisi.
- Pengalihan dana yang sebelumnya dialokasikan untuk MBG ke program prioritas lain yang lebih mendesak, seperti subsidi energi dan bantuan sosial tunai.
- Pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis data untuk memastikan efektivitas alokasi anggaran.
- Penyusunan rekomendasi kebijakan jangka menengah yang dapat mengintegrasikan aspek gizi anak dengan stabilitas fiskal.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat menstabilkan defisit APBN tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan ini juga menjadi sinyal kepada pasar internasional bahwa Indonesia serius dalam mengelola keuangan publik di tengah gejolak ekonomi global.
Secara keseluruhan, evaluasi MBG mencerminkan dinamika kebijakan publik yang harus menyeimbangkan antara kebutuhan sosial dan tekanan fiskal. Keberhasilan strategi ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengimplementasikan penajaman program secara tepat sasaran, serta menjaga kualitas layanan gizi bagi anak‑anak Indonesia.
