Back to Bali – 18 April 2026 | Jakarta, 18 April 2026 – Menjelang musim haji 1447 H/2026 M, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI kembali menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah, khususnya kelompok rentan seperti lansia. Pada Jumat (17/04/2026), serangkaian acara pelantikan dan pelepasan petugas haji dilaksanakan secara serentak di Surabaya dan Jakarta, menandai upaya pemerintah dalam menyiapkan lebih dari 40 ribu lansia yang akan berangkat ke Tanah Suci.
Pelantikan PPIH Embarkasi Seluruh Indonesia
Di Asrama Haji Kelas I Surabaya, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, melantik Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi dari seluruh provinsi. Irfan menekankan bahwa embarkasi merupakan titik pertama dimana jemaah merasakan kehadiran negara, sehingga standar pelayanan harus dimulai sejak fase itu. “Pelantikan ini adalah peneguhan amanah untuk menghadirkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah secara nyata sejak embarkasi,” ujar Irfan.
Ia menegaskan bahwa seluruh petugas harus bekerja berbasis data yang akurat, mulai dari kelengkapan dokumen, pra‑manifest, penempatan jemaah, hingga layanan kesehatan. Integritas menjadi landasan utama, terutama dalam mengelola skema murur, tanazul, serta denda (dam) yang harus transparan dan disalurkan melalui jalur resmi Pemerintah Arab Saudi.
Fokus pada Kelompok Rentan: 40 Ribu Lansia
Pesan paling tajam dari Menhaj ditujukan pada layanan kepada kelompok rentan. “Lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok rentan lainnya harus menjadi perhatian utama, bukan sekadar pelengkap,” tegasnya. Tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan atau diskriminasi. Petugas diharapkan menjadi teladan dalam kejujuran dan akhlak pelayanan.
Data internal Kemenhaj mengungkap bahwa sekitar 40.000 jemaah haji tahun ini berusia 60 tahun ke atas. Mayoritas berasal dari kalangan ibu rumah tangga dan lulusan Sekolah Dasar, menunjukkan profil jemaah yang beragam namun membutuhkan perhatian khusus dalam hal mobilitas, kesehatan, dan kebutuhan psikologis.
Arahan Wakil Menteri: Misi Suci dan Empati
Di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, memimpin pelepasan 363 petugas PPIH Daerah Kerja (Daker) Madinah dan Bandara yang akan berangkat ke Arab Saudi. Dahnil menegaskan bahwa menjadi petugas haji bukan sekadar pekerjaan teknis administratif, melainkan sebuah misi suci. “Niatkan pelepasan ini bahwa kita semua sedang menunaikan ibadah melalui peran sebagai petugas haji yang melayani jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan baik,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa petugas harus menyiapkan kekuatan fisik yang ditopang oleh kesiapan rohani dan pengelolaan emosi yang baik. Dengan profil jemaah yang banyak berasal dari rumah tangga, empati menjadi kunci untuk mengatasi tantangan logistik, seperti penyesuaian jadwal ibadah, kebutuhan medis, dan dukungan moral.
Strategi Pelayanan Inklusif
- Penggunaan Data Elektronik: Sistem pra‑manifest terintegrasi akan memantau kondisi kesehatan lansia secara real‑time.
- Tim Medis Khusus: Setiap grup lansia akan dilengkapi dengan tim medis yang terlatih menangani penyakit kronis.
- Transportasi Ramah Lansia: Bus dengan fasilitas naik‑turun mudah serta kursi ber-penyangga khusus.
- Pendampingan Religi: Pengurus agama yang mengerti kebutuhan spiritual lansia.
- Pelatihan Empati: Seluruh petugas wajib mengikuti modul pelatihan soft skill sebelum keberangkatan.
Pengawasan dan Transparansi
Untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan, Kemenhaj akan mengaktifkan mekanisme pengawasan berbasis aplikasi yang memungkinkan jemaah atau keluarga melaporkan keluhan secara langsung. Laporan akan diproses dalam 24 jam, dan hasilnya akan dipublikasikan secara periodik.
Selain itu, seluruh dana yang terkait dengan skema denda akan dialokasikan melalui Proyek Adahi, sebuah program yang menyalurkan dana kepada pihak berwenang di Arab Saudi secara resmi, menghindari praktik korupsi.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik jemaah, tetapi juga memberikan rasa aman, nyaman, dan dihargai selama menunaikan ibadah haji.
Keberhasilan pelaksanaan haji 2026 akan menjadi indikator keberhasilan kebijakan pelayanan publik Indonesia yang inklusif, mengedepankan integritas, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan.
