Back to Bali – 08 Mei 2026 | Ketegangan antara aksi protes dan upaya penertiban kerusuhan kembali menjadi sorotan internasional. Di satu sisi, kelompok aktivis anti‑Kremlin Pussy Riot menggebrak panggung seni paling bergengsi dunia, sementara di sisi lain, sebuah laporan kriminalitas menunjukkan penurunan drastis kasus kerusuhan dan penculikan di negara bagian Uttar Pradesh, India. Kedua peristiwa ini memperlihatkan bagaimana strategi pemerintah dan reaksi masyarakat dapat mengubah dinamika keamanan dalam skala lokal maupun global.
Protes Seni di Venice Biennale
Kelompok punk radikal Pussy Riot menampilkan aksi keras di luar paviliun Rusia pada Venice Biennale tahun ini. Dengan menyalakan flare asap, mengangkat tinju, dan berseru “Russia kills! Biennale exhibits!”, para aktivis berhasil memaksa pameran seni tersebut sementara tutup. Pernyataan anggota kelompok, Nadya Tolokonnikova, menuding bahwa para pejabat Rusia “meminum vodka dan sampanye di paviliun mereka, terendam dalam darah anak‑anak Ukraina”. Ia menegaskan bahwa agresi Rusia tidak hanya berupa tank dan drone, tetapi juga menyerang budaya, seni, dan bahasa sebagai cara menaklukkan Barat.
Pihak pemerintah Inggris menanggapi dengan tegas, menolak kehadiran menteri pemerintah di Biennale dan menyatakan solidaritas kepada rakyat Ukraina. Sementara komisi resmi Biennale mengklaim bahwa acara seni ini telah berlangsung selama 130 tahun dan menarik lebih dari 800.000 pengunjung pada edisi 2022. Namun, kontroversi memuncak ketika juri pemilihan pemenang Golden Lion mengundurkan diri, menolak menilai karya dari negara‑negara yang pemimpinnya berada di bawah perintah penangkapan internasional, termasuk Rusia. Seorang perwakilan Biennale mengonfirmasi bahwa tekanan hukum membuat juri khawatir akan tanggung jawab pribadi bila Israel atau Rusia menuntut keputusan mereka.
Statistik Penurunan Kerusuhan di Uttar Pradesh
Laporan National Crime Records Bureau (NCRB) 2024 mengungkapkan perubahan signifikan dalam pola kriminalitas di Uttar Pradesh. Negara bagian yang dulu dikenal dengan sebutan “Danga Pradesh” karena sering terjadi kerusuhan, kini mencatat nol kasus kerusuhan selama sembilan tahun terakhir. Pada periode 2012‑2017, rata‑rata 19 kerusuhan terjadi setiap hari, namun sejak 2018 tidak ada satu pun insiden yang terdeteksi.
Selain itu, kasus penculikan tebusan yang pernah merajalela juga turun menjadi nol. Antara 2012‑2017 tercatat rata‑rata 33 kasus per hari, sedangkan pada tahun 2023‑2024 tidak ada laporan sama sekali. Penurunan ini dipuji sebagai hasil kebijakan “zero‑tolerance” pemerintah negara bagian di bawah kepemimpinan Gubernur Yogi Adityanath, yang mengedepankan tindakan tegas melalui Undang‑Undang Gangster, penyitaan aset mafia, dan penindakan keuangan terorganisir.
- Rasio kejahatan kerusuhan di Uttar Pradesh: 1,1 (nasional 2,2)
- Kasus penculikan tebusan: 0 (tertinggi di Nagaland 0,7)
- Durasi tanpa kerusuhan: 9 tahun
Para penegak hukum menegaskan bahwa setiap upaya provokasi berhasil diintervensi sebelum meluas, dengan penangkapan cepat terhadap elemen anti‑sosial. Kebijakan ini dianggap menjadi model bagi wilayah lain yang masih bergumul dengan konflik horizontal.
Meski konteksnya berbeda—satu merupakan aksi simbolik di arena budaya internasional, yang lain merupakan penurunan statistik kriminalitas domestik—keduanya menyoroti peran strategi pemerintah dalam mengendalikan atau menanggapi kerusuhan. Di Venice, kebebasan berekspresi bertemu dengan pertanyaan tentang tanggung jawab moral institusi seni, sementara di Uttar Pradesh, penegakan hukum yang ketat terbukti menurunkan insiden kekerasan secara drastis.
Kesimpulannya, dinamika antara protes dan penertiban kerusuhan mengajarkan bahwa pendekatan yang konsisten, baik melalui tekanan publik maupun kebijakan penegakan hukum, dapat mengubah lanskap keamanan. Peristiwa di Biennale menegaskan pentingnya dialog global tentang etika budaya, sedangkan hasil NCRB menegaskan bahwa kebijakan tegas di tingkat regional dapat menghasilkan perubahan nyata dalam keamanan publik.
