Back to Bali – 04 Mei 2026 | Jakarta, 3 Mei 2026 – Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, menegaskan bahwa mayoritas warga Indonesia kini hidup dalam ketakutan untuk menyuarakan pandangan politik. Data hasil survei gabungan SMRC dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan peningkatan signifikan rasa takut berbicara politik sejak awal masa kepresidenan Prabowo Subianto.
Lonjakan Rasa Takut Bicara Politik
Menurut survei yang dilakukan pada Maret 2026, 53 persen responden mengaku enggan membahas politik secara terbuka. Angka ini naik dari 51 persen yang tercatat pada survei Februari 2024, menandakan tren peningkatan ketakutan yang konsisten selama dua tahun terakhir. Saiful Mujani menambahkan bahwa fenomena ini bukan hal baru; sejak 2004, SMRC telah melacak persepsi publik terhadap kebebasan berpendapat politik. Pada April 2004, hanya 24 persen warga yang merasa takut, namun angka tersebut sempat menurun hingga 14 persen pada Juli 2004 sebelum kembali meningkat secara tajam menjadi 43 persen pada Mei 2019.
Penilaian Terhadap Pengabaian Konstitusi
Survei yang sama juga mengungkap persepsi masyarakat terhadap sikap pemerintahan Prabowo terhadap konstitusi dan perundang‑undangan. Sebanyak 51 persen responden menilai bahwa pemerintah saat ini sering atau selalu mengabaikan ketentuan konstitusi, sedangkan hanya 38 persen yang berpendapat bahwa pemerintah jarang atau tidak pernah melakukannya. Penilaian ini mencerminkan kekhawatiran yang mendalam terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Kekhawatiran Terhadap Penangkapan Semena‑Mena
Tak hanya soal kebebasan berpendapat, rasa takut akan tindakan represif aparat juga meningkat. Pada survei Maret 2026, 58 persen warga menyatakan takut akan penangkapan semena‑mena. Angka ini melonjak drastis dari 36 persen pada Februari 2024, dan mencapai 51 persen pada Oktober 2024, tepat saat Prabowo resmi dilantik sebagai Presiden. Saiful Mujani menyoroti bahwa persepsi ini dapat menghambat partisipasi politik aktif dan memperlemah kontrol sosial terhadap kebijakan publik.
Analisis Historis dan Konteks Politik
Saiful Mujani menegaskan bahwa peningkatan ketakutan ini bersifat kumulatif dan dipengaruhi oleh dinamika politik nasional serta kebijakan keamanan yang diterapkan sejak awal masa jabatan Prabowo. Ia mencatat bahwa selama periode pemerintahan sebelumnya, tingkat ketakutan publik cenderung lebih rendah, meski terdapat fluktuasi pada masa-masa politik yang menegangkan, seperti menjelang pemilihan umum 2019.
Selain itu, data menunjukkan bahwa persepsi negatif terhadap pemerintah tidak terbatas pada satu dimensi saja. Ketakutan berbicara politik, penilaian tentang pengabaian konstitusi, dan rasa takut akan penangkapan semena‑mena saling berkorelasi, menciptakan iklim ketidakpastian yang berpotensi mengurangi partisipasi warga dalam proses demokratis.
Respons Pemerintah dan Prospek Ke Depan
Hingga kini, pihak pemerintahan belum memberikan komentar resmi terkait temuan survei tersebut. Namun, para pengamat politik memperkirakan bahwa tekanan publik yang meningkat dapat memaksa pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan keamanan dan menegaskan komitmen terhadap prinsip konstitusional. Di sisi lain, aktivis hak asasi manusia menyerukan perlunya perlindungan yang lebih kuat bagi kebebasan berpendapat, termasuk jaminan hukum bagi warga yang menyuarakan kritik politik.
Saiful Mujani menutup pernyataannya dengan mengingatkan pentingnya kesadaran kolektif. “Jika mayoritas masyarakat terus hidup dalam ketakutan, kualitas demokrasi kita akan tergerus. Perlu ada ruang aman bagi warga untuk berdialog tanpa rasa takut,” ujarnya.
Dengan data yang terus menunjukkan peningkatan rasa takut ini, dinamika politik Indonesia berada pada titik kritis yang menuntut respons cepat dari semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga survei, maupun masyarakat sipil.
