Back to Bali – 15 April 2026 | Jakarta, 12 April 2026 – Pengamat politik senior Saiful Mujani kembali menjadi sorotan publik setelah dilaporkan ke Direktorat Investigasi Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri pada 10 April 2026 dengan tuduhan melakukan makar. Laporan tersebut diajukan oleh Direktur Eksekutif Merah Putih Strategik Indonesia (MPSI), Noor Azhari, yang menilai pernyataan Mujani dalam sebuah acara halalbihalal sebagai ajakan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto di luar mekanisme konstitusional.
Latar Belakang Laporan
Pernyataan Mujani yang memicu kontroversi itu disampaikan pada akhir acara halalbihalal pengamat politik, di mana ia menilai kinerja Presiden Prabowo yang telah lebih dari satu tahun menjabat. Mujani menegaskan bahwa “aksi menurunkan presiden secara damai adalah partisipasi politik. Itu demokrasi!” dan menyebut hal tersebut sebagai bentuk political engagement yang dilindungi UUD 1945.
Menurut laporan pihak pelapor, pernyataan tersebut melanggar Pasal 104 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang makar, karena secara implisit mengajak rakyat untuk mengakhiri kepemimpinan presiden tanpa melalui prosedur konstitusional. Laporan itu kemudian dikirimkan ke Dittipidsiber pada hari Jumat, 10 April 2026.
Saiful Mujani Membantah Tuduhan Makar
Saiful Mujani dengan cepat memberikan tanggapan melalui pernyataan resmi kepada media. Ia menolak label makar dan menegaskan bahwa ucapan yang ia sampaikan merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. “Pertanyaannya apakah ucapan saya itu bisa disebut makar? Saya tegaskan itu bukan makar, melainkan sikap politik atau partisipasi politik yang sah,” ujar Mujani.
Mujani menambahkan bahwa partisipasi politik meliputi berbagai bentuk damai seperti memilih, kampanye, menyumbang, atau demonstrasi. Menurutnya, menurunkan presiden secara damai melalui tekanan politik tidak melanggar hukum, melainkan merupakan wujud demokrasi yang sehat.
Reaksi Elit Politik dan Istana
Berbagai elit politik dan pengamat menilai laporan terhadap Mujani sebagai langkah yang dapat mengancam kebebasan berekspresi. Beberapa pihak menyebut tindakan tersebut “inkonstitusional” karena dapat menimbulkan efek chilling pada wacana politik publik. Sementara itu, pihak Istana memilih untuk tidak terlibat langsung dalam perdebatan hukum, melainkan tetap fokus pada agenda pembangunan nasional.
Ali Kabiay, seorang akademisi yang turut mengomentari kasus ini, menekankan pentingnya peran akademisi dalam mengedukasi masyarakat tentang batasan antara kritik politik dan makar. “Akademisi harusnya mengedukasi, bukan sekadar mengkritik; masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua pernyataan kritis otomatis masuk kategori makar,” kata Kabiay dalam sebuah wawancara.
Implikasi Hukum dan Politik
Kasus ini menyoroti ketegangan antara kebebasan berbicara dan penegakan hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyalahgunaan Kekuasaan dan KUHP yang masih mengatur makar menjadi fokus perdebatan. Sejumlah pakar hukum berpendapat bahwa definisi makar dalam KUHP perlu direvisi agar lebih selaras dengan standar internasional mengenai kebebasan berpendapat.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum tanpa mengorbankan prinsip demokrasi. “Kami akan menindak tegas setiap ancaman terhadap kedaulatan negara, namun tetap menghormati hak konstitusional warga negara,” ujar juru bicara Polri dalam konferensi pers.
Pengaruh Terhadap Opini Publik
Sejak laporan tersebut muncul, diskusi daring mengenai batas kebebasan berpendapat dan makar semakin panas. Media sosial dipenuhi dengan komentar yang membela Mujani sebagai pahlawan demokrasi, serta yang menilai tindakannya berpotensi memicu ketidakstabilan politik.
Secara keseluruhan, kasus Saiful Mujani menjadi indikator penting tentang bagaimana Indonesia menyeimbangkan antara penegakan hukum keamanan dan perlindungan hak konstitusional. Perkembangan selanjutnya, termasuk hasil penyelidikan Dittipidsiber, akan menjadi acuan bagi penegakan hukum di masa mendatang.
Jika terbukti bersalah, Mujani dapat dijatuhi hukuman penjara sesuai Pasal 104 ayat (1) KUHP. Namun, jika pembelaannya berhasil, kasus ini dapat membuka peluang reformasi legislasi terkait makar dan kebebasan berpendapat.
