Back to Bali – 22 April 2026 | Jakarta, 22 April 2026 – Menteri Pertanian Amran Sulaiman kembali menegaskan pencapaian Indonesia dalam mencapai swasembada pangan, khususnya beras. Pernyataan itu menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi dan aktivis, yang menilai narasi tersebut tidak berdasar dan bahkan mengandung unsur politisasi.
Defiyan Cori: Klaim Swasembada Hanya Isapan Jempol
Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menuduh Menteri Pertanian mengusung narasi “swasembada beras” sebagai isapan jempol. Menurut Cori, data resmi Kementerian ATR/BPN yang telah diverifikasi Bappenas menunjukkan bahwa Luas Baku Sawah (LBS) pada periode 2019‑2024 hanya berfluktuasi antara 7,38 juta hingga 7,46 juta hektar. Angka ini terus menyusut sekitar 79,6 ribu hektar per tahun akibat alih fungsi lahan, terutama di Pulau Jawa yang menjadi lumbung padi nasional.
Dengan asumsi satu kali panen per tahun, potensi produksi gabah kering giling (GKG) berkisar 34,6 juta hingga 36,9 juta ton. Angka tersebut jauh di bawah target swasembada yang ditetapkan pemerintah, yang memperkirakan kebutuhan beras nasional mendekati 38 juta ton per tahun. “Jika mengacu pada data itu, klaim swasembada seakan-akan menjadi sebuah kepastian yang tidak realistis,” ujar Cori dalam wawancara di Jakarta pada Selasa (21/4).
Aksi Kunjungan Gudang Beras: Simbolik atau Propaganda?
Dalam upaya memperkuat narasinya, Amran Sulaiman mengajak aktivis mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berkeliling gudang beras milik pemerintah. Aktivis diminta melihat stok yang konon melimpah, kemudian menyebarluaskan foto-foto tersebut di media sosial. Defiyan Cori menilai aksi tersebut sebagai upaya menciptakan kesan visual bahwa swasembada beras sudah menjadi kenyataan, padahal data produksi masih jauh dari target.
“Kesannya seolah‑olah ketika para aktivis melihat gudang penuh maka swasembada beras adalah sebuah keniscayaan. Benarkah sesederhana itu mengambil kesimpulan?” ujarnya sambil menekankan pentingnya analisis kuantitatif dibandingkan visualisasi sekilas.
Prof. Sembiring: Narasi Defiyan Menyesatkan Publik
Di sisi lain, Prof. Sembiring, pakar ekonomi pertanian, menanggapi kritik Defiyan Cori dengan menyebutnya sebagai upaya menyebarkan narasi yang menyesatkan publik dan berpihak pada kepentingan mafia impor beras. Menurut Sembiring, penurunan LBS memang terjadi, namun pemerintah telah mengimplementasikan program intensifikasi dan revitalisasi lahan yang belum tercermin dalam data statistik jangka pendek.
Prof. Sembiring menambahkan, “Pemerintah tidak dapat dihakimi hanya dari data LBS semata. Kebijakan peningkatan produktivitas meliputi penggunaan varietas unggul, peningkatan input pupuk, serta optimalisasi irigasi. Semua itu berkontribusi pada peningkatan hasil per hektar, yang pada akhirnya menutup kesenjangan produksi.” Ia juga menegaskan bahwa intervensi impor beras harus dikontrol, namun tidak boleh dijadikan alat politik untuk menyerang kebijakan pemerintah.
Data Pendukung dan Analisis
| Tahun | Luas Baku Sawah (juta ha) | Penurunan LBS (ribu ha) | Potensi Produksi GKG (juta ton) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,46 | – | 36,9 |
| 2020 | 7,44 | 20 | 36,5 |
| 2021 | 7,41 | 30 | 36,1 |
| 2022 | 7,39 | 25 | 35,8 |
| 2023 | 7,38 | 10 | 35,6 |
| 2024 | 7,38 | 0 | 34,6 |
Data di atas menggambarkan tren penurunan LBS yang konsisten, sekaligus menurunnya potensi produksi beras. Namun, peningkatan produktivitas per hektar yang belum tercatat dalam tabel dapat menjadi faktor penyeimbang.
Reaksi Publik dan Media Sosial
Berbagai pihak, termasuk aktivis mahasiswa, menanggapi kunjungan ke gudang beras dengan beragam reaksi. Sebagian menganggap aksi tersebut sebagai propaganda politik, sementara yang lain melihatnya sebagai upaya transparansi pemerintah. Di media sosial, tagar #SwasembadaBeras dan #IsapanJempol menjadi trending, menandakan polarisasi opini publik.
Para analis pasar beras memperingatkan bahwa fluktuasi harga beras dalam beberapa bulan ke depan masih dipengaruhi oleh faktor cuaca, kebijakan impor, dan dinamika pasar internasional. Mereka menekankan pentingnya data yang akurat dan kebijakan yang konsisten untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan.
Secara keseluruhan, perdebatan ini mencerminkan ketegangan antara kebijakan pemerintah yang berusaha menegaskan kemandirian pangan, dan kritik akademis yang menuntut bukti kuantitatif yang kuat. Kedua belah pihak memiliki argumen yang sah, namun keputusan akhir tetap berada pada kemampuan pemerintah untuk mengoptimalkan lahan, meningkatkan produktivitas, dan menjamin keamanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.
