Back to Bali – 15 April 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti proses pengadaan motor listrik buatan dalam negeri (BGN) yang diperkirakan mencapai 21.801 unit. Penyidikan yang kini tengah digencarkan menyoroti sejumlah indikasi potensi korupsi, mulai dari penetapan harga, mekanisme impor CKD (Completely Knocked Down) dari China, hingga proses perakitan di dalam negeri.
Pengadaan motor listrik BGN ini awalnya diluncurkan sebagai bagian dari program pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan mobilitas ramah lingkungan. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapnya. KPK menilai bahwa proyek ini merupakan area rawan korupsi, mengingat nilai transaksi yang mencapai ratusan miliar rupiah.
Ruang Lingkup Pengadaan dan Isu Harga
Menurut data internal yang diperoleh KPK, proses pembelian melibatkan tiga tahap utama: impor komponen CKD dari China, perakitan di pabrik dalam negeri, dan distribusi ke instansi pemerintah serta lembaga publik. Pada tiap tahapan, terdapat celah yang memungkinkan manipulasi harga. Misalnya, nilai impor komponen yang tercatat jauh di atas standar pasar internasional, serta selisih harga jual motor yang belum dapat dijustifikasi secara teknis.
- Impor CKD: Dokumen impor menunjukkan nilai FOB (Free On Board) yang signifikan lebih tinggi dibandingkan harga referensi di pasar global.
- Perakitan: Biaya perakitan yang dilaporkan melebihi rata-rata industri domestik, menimbulkan dugaan adanya markup tidak wajar.
- Distribusi: Harga jual akhir ke instansi pemerintah melampaui estimasi biaya total produksi, menandakan potensi tambahan margin yang tidak transparan.
Selain itu, KPK menemukan bahwa proses lelang terbuka tidak dilaksanakan secara penuh. Beberapa penyedia yang terdaftar dalam dokumen pengadaan memiliki hubungan dekat dengan pejabat pengambil keputusan, menimbulkan kecurigaan adanya kolusi.
Reaksi Pemerintah dan KPK
Pejabat KPK menegaskan bahwa penyelidikan masih dalam tahap awal, namun menekankan bahwa semua pihak yang terlibat wajib memberikan klarifikasi secara penuh. “Kami tidak akan menutup mata terhadap indikasi korupsi dalam proyek strategis ini. Setiap penyimpangan akan kami telusuri hingga ke akarnya,” ujar Ketua KPK dalam konferensi pers terpisah.
Di sisi lain, Kementerian Perindustrian yang membawahi BGN mengakui adanya kekhawatiran publik dan menyatakan komitmen untuk memperbaiki prosedur pengadaan. Menteri Perindustrian menambahkan bahwa pemerintah akan meninjau kembali mekanisme pemilihan supplier serta memperketat pengawasan pada tahapan impor dan perakitan.
Implikasi bagi Industri Motor Listrik Nasional
Penyelidikan KPK ini tidak hanya berpotensi mengubah arah kebijakan pengadaan, tetapi juga memberikan pelajaran penting bagi industri motor listrik dalam negeri. Jika terbukti ada praktik korupsi, konsekuensi hukum dapat mencakup pembekuan kontrak, sanksi administratif, hingga pidana bagi oknum yang terlibat.
Di tengah dinamika tersebut, para pelaku industri menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik. “Kami mendukung upaya KPK untuk memastikan bahwa proyek ini tidak disalahgunakan. Motor listrik harus menjadi solusi transportasi bersih, bukan ajang keuntungan gelap,” ujar salah satu eksekutif produsen motor listrik lokal.
Pengawasan ketat ini juga diharapkan dapat mendorong standar harga yang lebih kompetitif, sehingga motor listrik BGN dapat bersaing secara sehat dengan produk impor dan meningkatkan adopsi di kalangan masyarakat luas.
Dengan semakin intensnya sorotan publik, KPK berjanji akan menyelesaikan penyelidikan dengan cepat dan objektif. Sementara itu, pemerintah diharapkan dapat menyusun regulasi yang lebih ketat untuk menghindari terulangnya kasus serupa di masa depan.
Jika semua pihak dapat berkolaborasi dalam menjaga integritas proses pengadaan, motor listrik BGN berpotensi menjadi tonggak penting dalam transisi energi bersih Indonesia, sekaligus menjadi contoh bagi proyek-proyek infrastruktur strategis lainnya.
