Back to Bali – 13 Mei 2026 | Soal tenaga guru non-ASN yang akan dihapus pemerintah per Desember 2026 mendapat tanggapan dari anggota Komisi IV DPRD Badung Dr. Drs. Putu Parwata MK, MM. Dia berharap, secara prinsip, penghapusan ini tak boleh mengganggu proses belajar-mengajar di Kabupaten Badung.
Putu Parwata juga memberikan apresiasi kepada para pendidik yakni guru non-ASN terutama yang sudah mendedikasikan dirinya untuk mejunya pendidikan di Badung.
Pihaknya tidak ingin timbul masalah-masalah tentang pendidikan di Kabupaten Badung terkait penghapusan guru non-ASN ini. Karena itu, pihaknya dari Komisi IV akan mendorong supaya ada regulasi yang diberikan untuk guru-guru non-ASN ini.
Putu Parwata merinci ada peluang menjadikan CPNS karena saat ini akan ada kuota 175 CPNS di Badung. Sisanya bisa diusulkan ke Menpan RB untuk diberikan ruang yang lain agar tidak stag.
