Back to Bali – 16 April 2026 | Isu Danantara kembali mencuat setelah pernyataan tajam ekonom Universitas Hasanuddin (Unhas) yang menilai skema superholding tersebut berpotensi menjadi investasi bodong. Pernyataan tersebut menambah deretan kritik yang muncul dari berbagai kalangan, termasuk lembaga riset independen Nagara Institute yang memperingatkan risiko bubar serta publikasi debat hangat di Makassar yang mengupas pro dan kontra aset triliunan rupiah ini.
Latar Belakang Danantara
Danantara diluncurkan sebagai platform investasi yang menjanjikan akses kepada proyek-proyek strategis nasional dengan nilai aset mencapai triliunan rupiah. Konsepnya menyerupai superholding, menggabungkan berbagai sektor seperti infrastruktur, energi, dan teknologi dalam satu payung investasi. Pendukungnya mengklaim bahwa Danantara dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengoptimalkan penggunaan dana publik, serta menarik investor domestik dan asing.
Pernyataan Ekonom Unhas
Prof. Dr. Ahmad Yusri, ekonom terkemuka Unhas, dalam wawancara terpisah menyatakan bahwa Danantara masih berada pada tahap yang rawan menjadi investasi bodong. Menurutnya, transparansi pendanaan belum memadai, mekanisme kontrol internal lemah, serta kurangnya regulasi yang mengikat. “Jika tidak ada pengawasan yang ketat, potensi penyalahgunaan dana bisa sangat tinggi,” ujarnya. Prof. Yusri menambahkan bahwa banyak investor masih belum memahami struktur kepemilikan dan hak suara dalam Danantara, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di masa depan.
Nagara Institute: Peringatan Bubar
Lembaga riset Nagara Institute, yang fokus pada kebijakan publik, mengeluarkan pernyataan singkat berjudul “Danantara Rawan Bubar!”. Institute menyoroti bahwa konsolidasi aset dalam satu entitas sebesar itu meningkatkan risiko likuiditas, terutama bila salah satu unit usaha mengalami kegagalan. Mereka juga menekankan bahwa tidak adanya mekanisme exit yang jelas bagi investor dapat memperparah kerugian bila terjadi penurunan nilai aset.
Debat Publik di Makassar
Pada pekan lalu, Nagara Institute menyelenggarakan debat publik pertama di Makassar yang menyoroti Danantara sebagai superholding beraset fantastis. Acara tersebut dihadiri oleh akademisi, praktisi bisnis, perwakilan pemerintah, serta masyarakat umum. Moderator menegaskan agenda utama: apakah Danantara akan menjadi mesin penggerak ekonomi atau justru pintu masuk mega korupsi.
Dalam sesi pro, pendukung menyoroti potensi penciptaan lapangan kerja, percepatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan daya saing nasional. Sementara pihak kontra menyoroti kurangnya akuntabilitas, potensi konflik kepentingan, serta ancaman konsentrasi kekayaan pada segelintir pemain besar.
Analisis Risiko dan Potensi
- Transparansi Keuangan: Tidak adanya laporan keuangan yang teraudit secara publik menjadi sorotan utama. Ini menghambat penilaian risiko bagi investor.
- Regulasi: Saat ini regulasi yang mengatur superholding masih belum lengkap, meninggalkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan.
- Liquidity Risk: Konsolidasi aset besar meningkatkan risiko likuiditas, terutama bila satu atau lebih unit usaha mengalami penurunan performa.
- Potensi Pertumbuhan: Jika dikelola dengan baik, Danantara dapat mengintegrasikan sektor-sektor strategis, menciptakan sinergi ekonomi yang signifikan.
Para pengamat menyarankan agar otoritas pasar modal dan Kementerian Keuangan segera menetapkan kerangka regulasi khusus bagi superholding dengan aset sebesar Danantara. Selain itu, penting bagi Danantara untuk mengimplementasikan mekanisme kontrol internal yang kuat, termasuk audit independen dan pelaporan rutin kepada publik.
Dengan menimbang pro dan kontra, jelas bahwa masa depan Danantara masih berada di persimpangan. Keputusan kebijakan selanjutnya akan menentukan apakah platform ini akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi Indonesia atau justru menambah beban risiko finansial bagi investor.
Waktu akan membuktikan apakah Danantara mampu mengatasi tantangan regulasi, transparansi, dan likuiditas, atau terjerat dalam skandal investasi bodong yang dapat menggerogoti kepercayaan publik.
