Back to Bali – 16 April 2026 | Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, kembali menjadi sorotan publik setelah sebuah unggahan Instagram mengklaim ia menampar sopir seorang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) karena kedapatan mengonsumsi narkoba. Insiden tersebut dikabarkan terjadi pada 10 April 2026, saat Bobby menghadiri penyerahan tali asih kepada atlet peraih medali SEA Games 2025 di Kantor KONI Sumut.
Menurut keterangan yang diberikan oleh Bobby pada sidang Paripurna DPRD Sumut tanggal 15 April 2026, ia tidak melakukan aksi fisik yang berlebihan. Ia menjelaskan bahwa ia hanya menegur sopir tersebut secara keras karena tindakan penggunaan narkoba dianggap tidak pantas bagi seorang pegawai yang digaji dengan uang daerah. “Dia digaji pakai uang kita, walaupun bukan langsung pegawai Pemerintah Provinsi, tetapi BUMD. BUMD itu uangnya tetap dari Pemerintah Provara, masa sudah digaji beli narkoba, kan tidak cocok,” kata Bobby dalam konferensi pers singkat setelah sidang.
Detail Insiden
Unggahan Instagram yang menjadi viral menampilkan foto dan narasi dari akun @mentiko.idn yang menyebutkan bahwa sopir direktur BUMD Sumut kedapatan memakai narkoba jenis vape. Foto tersebut memperlihatkan Bobby sedang berbicara dengan seorang pria berpakaian rapi, namun identitas sopir tidak diungkapkan secara jelas.
Setelah peristiwa tersebut menjadi perbincangan di media sosial, tim redaksi Kompas.com menelusuri fakta yang tersedia. Dalam laporan mereka, disebutkan bahwa sopir tersebut kini berada dalam penanganan Badan Narkotika Nasional (BNN). Bobby menegaskan bahwa ia langsung melaporkan kejadian kepada BNN, yang kemudian mengambil alih penyelidikan dan penanganan kasus.
Reaksi Publik dan Penanganan Hukum
Berita mengenai dugaan penamparan ini memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat Sumut. Sebagian mengkritik tindakan Bobby sebagai penyalahgunaan kekuasaan, sementara yang lain mendukung kerasnya sikapnya terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan pegawai pemerintah.
BNN menyatakan bahwa mereka telah menerima laporan resmi dari kantor gubernur dan sedang melakukan proses verifikasi serta pemeriksaan medis terhadap sopir yang bersangkutan. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi tentang apakah sopir tersebut akan dikenai sanksi pidana atau administratif.
Latihan Kepemimpinan dan Kebijakan Anti-Narkoba
Bobby Nasution, yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Medan, sering menekankan pentingnya penegakan hukum narkotika di daerahnya. Ia pernah meluncurkan program-program pencegahan narkoba di sekolah-sekolah dan meningkatkan koordinasi antara aparat keamanan daerah dengan BNN.
Insiden ini sekaligus menjadi ujian bagi kebijakan anti-narkoba yang digulirkan pemerintah provinsi. Jika terbukti bahwa pegawai BUMD memang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, hal ini dapat memperkuat argumen untuk memperketat pengawasan internal serta meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran gaji.
Implikasi Politik
Dalam konteks politik, kontroversi ini dapat memengaruhi citra Bobby di mata pemilih. Meskipun ia berusaha menegaskan bahwa tindakan tegasnya merupakan upaya menjaga integritas aparatur, kritik terhadap metode penegakan disiplin tetap muncul. Beberapa pengamat politik berpendapat bahwa kasus ini dapat menjadi bahan kampanye bagi oposisi menjelang pemilihan kepala daerah berikutnya.
Di sisi lain, dukungan dari partai politik yang mendukungnya tetap kuat. Mereka menilai bahwa tindakan Bobby menunjukkan keberanian dalam melawan praktik korupsi dan penyalahgunaan narkoba di kalangan birokrasi.
Dengan proses hukum yang masih berjalan, masyarakat Sumut menanti kejelasan hasil penyelidikan BNN serta langkah-langkah konkret yang akan diambil pemerintah provinsi untuk mencegah kasus serupa di masa depan.
Jika terbukti ada pelanggaran, diharapkan akan ada penegakan sanksi yang tegas, baik secara administratif maupun pidana, serta peninjauan kembali mekanisme penggajian dan pengawasan internal di BUMD. Hal ini penting untuk memastikan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan tidak terguncang lagi.
Ke depannya, Bobby Nasution menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan BNN dan meningkatkan edukasi anti-narkoba di semua sektor, termasuk perusahaan milik daerah. Ia menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya integritas dan disiplin sebagai nilai utama aparatur publik.
