Back to Bali – 21 April 2026 | Pengadilan Negeri Pati pada Senin (20/4/2026) menjatuhkan vonis hukuman tiga tahun penjara kepada empat terdakwa kasus tongtek maut yang terjadi di Desa Talun, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Keputusan ini memicu kemarahan besar di kalangan keluarga korban, simpatisan, dan warga sekitar, bahkan mengakibatkan sang ibu korban terjatuh pingsan di ruang sidang.
Sidang pembacaan vonis dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Wira Indra Bangsa bersama Hakim Anggota Muhammad Taofik dan Dicky Syarifudin. Meskipun terbuka untuk umum, sidang dibatasi karena keempat terdakwa tergolong Anak Berkonflik dengan Hukum (APH). Hakim menegaskan bahwa keempat pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan kekerasan yang berujung pada kematian korban.
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memerintahkan agar masing‑masing terdakwa menjalani pidana penjara selama tiga tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah. Permohonan restitusi yang diajukan oleh orang tua korban ditolak dengan alasan tidak ingin memberatkan keluarga terdakwa.
Reaksi Keluarga dan Simpatisan di Lapangan
Setelah vonis dibacakan, keluarga korban yang berinisial FD (18 tahun) langsung meluapkan amarahnya. Sumpah serapah dilemparkan kepada hakim dan aparat kepolisian yang berjaga. Puluhan warga yang hadir menatap dengan kekecewaan, sebagian bersimpuh, dan banyak yang menangis meratapi nasib korban yang dirasa tidak mendapat keadilan.
Kemudian, ibu korban, Nailis Sa’adah, yang hadir bersama suaminya, tiba‑tiba terjatuh pingsan di tengah kerumunan. Penanganan medis darurat segera diberikan, namun insiden ini menambah ketegangan di lokasi sidang.
Kerusuhan di Depan Gedung Pengadilan
Setelah vonis dibacakan, bus tahanan yang membawa terdakwa perlahan meninggalkan gerbang PN Pati. Tanpa perintah, para simpatisan mulai melempari bus tersebut dengan botol air kemasan dan benda keras lainnya. Meskipun barikade kepolisian telah disiagakan, aksi anarkis tersebut tetap terjadi, menandakan tingkat kekecewaan yang tinggi terhadap sistem peradilan.
Nailis Sa’adah mengkritik keras sistem peradilan di Pati, menyebutnya “bobrok” karena vonis tiga tahun jauh di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mengusulkan hukuman enam tahun penjara untuk masing‑masing pelaku. Ia menegaskan bahwa empat pelaku, berusia antara 15 hingga 16 tahun, telah mengeroyok dan menusuk korban dengan senjata tajam hingga menimbulkan luka tusuk di dada serta luka memar yang akhirnya menyebabkan kematian.
Detail Kronologi Peristiwa Tongtek Maut
Insiden tragis terjadi pada Kamis (12/3/2026) sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Desa Talun, RT 02 RW 04, Kecamatan Kayen. Korban, berinisial AFD (18 tahun), bersama teman‑temannya sedang menggelar kegiatan tongtek—menyemarakkan suasana desa dengan memutar sound system di atas mobil pikap. Saat melintas di sebuah perempatan, rombongan korban bersinggungan dengan kelompok pelaku yang sedang nongkrong, memicu pertengkaran yang berujung pada lempar batu.
Korban kemudian meninggalkan rombongan teman‑temannya dan berjalan sendirian menuju kelompok pelaku. Di sana, empat pelaku—berinisial W (16), I (16), A (15), dan B (15)—langsung melakukan pengeroyokan. Serangan melibatkan pemukulan, penendangan, serta penusukan dengan senjata tajam, yang mengakibatkan luka serius pada dada dan bagian tubuh lain. Meskipun korban berusaha melawan, serangan brutal tersebut berakhir dengan kematian.
Proses Hukum dan Tuntutan Keluarga
Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman enam tahun penjara untuk masing‑masing terdakwa, mengingat beratnya tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Namun, Majelis Hakim memutuskan hukuman tiga tahun penjara dan menolak permohonan restitusi yang diajukan oleh keluarga korban. Keluarga mengungkapkan niat untuk mengajukan banding demi mendapatkan hukuman yang lebih berat serta kompensasi atas kerugian yang diderita.
Selama sidang, suasana menjadi sangat tegang. Beberapa saksi, termasuk tetangga korban, memberikan keterangan mengenai kejadian dan menegaskan bahwa korban tidak terlibat dalam tindakan kekerasan sebelumnya. Keputusan hakim menimbulkan pertanyaan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku anak di bawah umur yang melakukan kejahatan serius.
Kasus ini menyoroti tantangan dalam menangani pelanggaran berat yang melibatkan pelaku remaja. Penegakan hukuman yang lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan masyarakat, terutama ketika korban adalah warga muda yang berpotensi menjadi generasi penerus.
Keempat terdakwa kini akan menjalani masa tahanan di LPKA Kutoarjo, tempat yang dirancang khusus untuk pembinaan anak‑anak yang terlibat dalam tindak kriminal. Pemerintah daerah dan lembaga sosial diharapkan dapat menyediakan program rehabilitasi yang efektif, agar para pelaku tidak kembali melakukan kejahatan serupa setelah masa hukuman selesai.
Kasus tongtek maut di Talun menjadi contoh nyata bagaimana konflik kecil di lingkungan desa dapat bereskalasi menjadi tragedi berdarah. Kematian AFD dan reaksi keras keluarga serta masyarakat menuntut keadilan yang lebih tegas, sekaligus mengingatkan pentingnya upaya preventif, edukasi, serta penegakan hukum yang proporsional.
Dengan latar belakang kejadian yang mengerikan, harapan keluarga korban tetap pada proses hukum yang adil. Mereka menantikan putusan banding yang dapat memperbaiki ketidakpuasan atas vonis awal serta memperoleh restitusi yang layak. Sementara itu, masyarakat Pati menuntut reformasi sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kasus‑kasus serupa, agar tidak ada lagi korban yang harus menanggung beban kehilangan nyawa secara tidak adil.
