Back to Bali – 30 April 2026 | Washington – Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (State Department) mengumumkan sayembara internasional dengan hadiah sebesar 10 miliar dolar AS atau setara Rp172 miliar untuk menangkap Haydar Al‑Gharawi, tokoh tertinggi milisi Irak Harakat Ansar Allah Al‑Awfiya. Bounty ini merupakan bagian dari strategi AS dalam menekan jaringan milisi yang diduga menjadi perpanjangan tangan Iran di kawasan Timur Tengah.
Haydar Al‑Gharawi, yang juga dikenal dengan nama Haydar Muzhir Malak Al‑Saidi, dituduh terlibat dalam serangkaian serangan terhadap kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Kedutaan Besar AS di Irak serta pangkalan militer di Irak, Yordania, dan Suriah. Menurut pernyataan resmi Departemen Luar Negeri, milisi yang dipimpinnya telah memberikan dukungan logistik dan operasional kepada Pasukan Garda Revolusi Iran (IRGC) dalam upaya menargetkan instalasi militer Barat.
Latar Belakang Sayembara
Pengumuman bounty ini muncul pada 27 April 2026 dan disebarluaskan melalui platform media sosial X serta kanal resmi pemerintah AS. Dalam pesan singkatnya, pejabat AS menekankan bahwa siapa pun yang menyediakan informasi kredibel mengenai lokasi atau pergerakan Al‑Gharawi akan berhak menerima hadiah uang tunai serta kemungkinan relokasi ke negara-negara aman.
“Bagi siapa pun yang memiliki informasi tentang Al‑Gharawi, dimohon untuk mengirimkannya kepada kami melalui saluran informasi atau sinyal. Anda mungkin berhak mendapatkan relokasi dan hadiah,” ujar pernyataan resmi tersebut.
Jejak Keterlibatan Milisi Al‑Gharawi
Harakat Ansar Allah Al‑Awfiya, yang beroperasi di wilayah utara Irak, telah lama menjadi sorotan karena kedekatannya dengan jaringan militer Iran. Kelompok ini dituduh membantu IRGC dalam merencanakan dan melaksanakan serangan terhadap fasilitas strategis Amerika Serikat di wilayah tersebut. Beberapa insiden yang paling menonjol meliputi:
- Penyerangan terhadap Kedutaan Besar AS di Baghdad pada 2024, yang mengakibatkan kerusakan struktural dan cedera pada staf diplomatik.
- Serangan bersenjata ke pangkalan militer AS di al‑Khalidiya, Irak, yang menewaskan dua personel militer Amerika.
- Kegiatan penyusupan ke pangkalan militer AS di Jordan dan Suriah, yang diduga bertujuan mengumpulkan intelijen untuk operasi selanjutnya.
Semua aksi tersebut menambah kekhawatiran Washington terhadap potensi eskalasi konflik di Timur Tengah, terutama mengingat hubungan strategis antara Irak dan Iran yang kian erat.
Sayembara Sebelumnya
Sayembara Rp172 miliar ini bukan yang pertama. Pada akhir April 2026, AS juga menawarkan hadiah serupa untuk menangkap Hishim Finyan Rahim Al‑Saraji, yang lebih dikenal sebagai Abu Ala Al‑Walai, pemimpin milisi Kataib Sayyid Al‑Shuhada. Selain itu, pada Maret 2026, Washington meluncurkan bounty untuk Mojtaba Khamenei, putra pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei, serta anggota senior IRGC. Semua program bounty ini menandakan pola kebijakan AS yang konsisten dalam menggunakan insentif finansial untuk mengumpulkan intelijen tentang aktor non‑negara yang dianggap mengancam keamanan nasional Amerika.
Reaksi Internasional dan Dampak Potensial
Langkah AS mendapat beragam reaksi. Pemerintah Irak belum memberikan komentar resmi, namun beberapa pejabat keamanan menegaskan komitmen Irak untuk melawan terorisme dan melindungi kedaulatan negara. Sementara itu, pejabat Iran secara tegas menolak tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai “upaya provokatif” yang bertujuan memecah belah persatuan wilayah.
Para pengamat keamanan menilai bahwa program bounty dapat meningkatkan aliran informasi intelijen, namun juga berpotensi menimbulkan risiko keamanan bagi informan yang mengungkapkan data sensitif. “Jika tidak dikelola dengan hati‑hati, insentif finansial dapat menjerumuskan warga sipil ke dalam bahaya,” ujar Dr. Ahmad Syarif, pakar keamanan regional di Universitas Indonesia.
Di sisi lain, kebijakan ini dapat memperkuat posisi diplomatik AS dalam negosiasi dengan negara‑negara Timur Tengah, sekaligus menambah tekanan pada Iran untuk menurunkan dukungan militernya terhadap milisi militan di Irak.
Sejauh ini, belum ada laporan tentang individu yang berhasil mengklaim hadiah tersebut. Namun, dengan nilai hadiah yang setara dengan Rp172 miliar, insentif ini diperkirakan akan menarik minat banyak pihak, termasuk warga sipil di wilayah konflik yang memiliki akses ke jaringan intelijen lokal.
Sayembara ini diperkirakan akan berlangsung selama enam bulan, dengan kemungkinan perpanjangan bila informasi kritis belum terungkap. Pemerintah AS menegaskan komitmen untuk melindungi informan melalui program relokasi dan perlindungan hukum, sekaligus menegaskan bahwa tujuan utama adalah mengurangi ancaman terorisme yang berasal dari milisi pro‑Iran.
Dengan langkah ini, Amerika Serikat kembali menegaskan strategi “bounty‑based intelligence” sebagai bagian dari upaya global melawan jaringan milisi yang menantang keamanan internasional.
