Back to Bali – 24 April 2026 | Jakarta, 23 April 2026 – Pemerintah menahan kenaikan harga dua varian bensin non‑subsidi, Pertamax dan Pertamax Green, sementara harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex dinaikkan secara signifikan. Kebijakan ini menimbulkan risiko pergeseran perilaku konsumen ke bahan bakar subsidi, yang dapat menambah beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Data Konsumsi BBM Terbaru
Berbagai indikator menunjukkan pola konsumsi yang berubah. Pangsa penjualan harian Pertalite menurun dari 55,7 % pada 2024 menjadi 52 % pada 2025. Volume penjualan harian Pertalite juga turun sekitar 5,3 %, dari 81 ribuan kiloliter menjadi 76 ribuan kiloliter dalam periode yang sama.
Sebaliknya, varian non‑subsidi mencatat pertumbuhan kuat:
- Pertamax naik 20,6 %.
- Pertamax Turbo melonjak 76,5 %.
- Dexlite meningkat 11,7 %.
- Pertamina Dex tumbuh 36,4 %.
Angka-angka ini menandakan proses “upgrading” konsumsi BBM, di mana konsumen beralih ke produk yang lebih berkualitas namun juga lebih mahal.
Potensi Efek Samping Kebijakan Harga
Ekonom INDEF, Abra Talattov, memperingatkan bahwa penahanan harga Pertamax dan Pertamax Green dapat memperlebar selisih harga antara bahan bakar non‑subsidi dan subsidi. Selisih yang semakin besar berpotensi mendorong konsumen, terutama yang sensitif terhadap harga, beralih kembali ke BBM subsidi seperti Pertalite dan solar.
Jika pergeseran ini terjadi secara massal, pemerintah akan menghadapi dua masalah utama:
- Peningkatan permintaan BBM subsidi yang tidak terkendali, menggerus anggaran subsidi.
- Tekanan baru pada kebijakan fiskal, mengingat subsidi energi merupakan beban signifikan bagi APBN.
Langkah Kebijakan yang Disarankan
Abra mengusulkan dua langkah utama untuk mengatasi risiko tersebut:
- Transformasi subsidi yang lebih tepat sasaran – Mempercepat digitalisasi dan verifikasi penerima subsidi, sehingga hanya kelompok desil 1‑6 yang benar‑benar mendapat manfaat.
- Pengawasan dan digitalisasi pembelian BBM – Memperketat kriteria pembeli BBM subsidi, menerapkan kuota pembelian harian (misalnya 50 liter per hari untuk kendaraan pribadi), serta memanfaatkan sistem transaksi elektronik untuk memantau pola konsumsi.
Selain itu, kebijakan harga BBM harus konsisten dan didukung oleh perlindungan fiskal serta manajemen permintaan energi secara keseluruhan. Tanpa pendekatan holistik, kenaikan harga non‑subsidi saja tidak cukup untuk menahan konsumsi di tengah ancaman krisis energi global.
Implikasi Jangka Panjang
Jika pemerintah gagal mengendalikan peralihan ke BBM subsidi, beberapa konsekuensi dapat muncul:
- Lonjakan beban subsidi yang menggerogoti defisit fiskal.
- Kenaikan tekanan inflasi akibat harga energi yang tidak stabil.
- Penurunan kepercayaan investor pada kebijakan energi Indonesia.
Sebaliknya, kebijakan yang terintegrasi dapat mendorong stabilitas harga, meningkatkan efisiensi penggunaan energi, dan menjaga keberlanjutan keuangan negara.
Secara keseluruhan, kebijakan harga BBM yang tidak serempak menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah. Mengingat data konsumsi yang menunjukkan pergeseran menuju bahan bakar non‑subsidi, langkah-langkah pengawasan, digitalisasi, dan penyesuaian subsidi menjadi krusial untuk menghindari dampak negatif pada APBN dan stabilitas ekonomi nasional.
Dengan mengimplementasikan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan transparan, pemerintah dapat mengendalikan dinamika pasar BBM, melindungi konsumen, serta menjaga keseimbangan fiskal dalam jangka panjang.
