Back to Bali – 20 April 2026 | Seorang ibu di Kabupaten Bandung mengaku hampir kehilangan bayinya karena terjadi hampir tertukarnya anak di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS). Insiden yang terjadi pada awal April 2026 ini menimbulkan sorotan luas dan memicu tuntutan transparansi dari keluarga korban serta intervensi lembaga pengawas.
Latar Belakang Insiden
Menurut keterangan keluarga, pada 5 April 2026 bayi perempuan yang baru lahir dan bernama Nyonya NS (nama samaran) dibawa ke Instalasi Gawat Darurat RSHS karena mengidap jaundice. Setelah penanganan awal, sang bayi dipindahkan ke ruang Neonatal High Care Unit (NHCU) untuk perawatan intensif. Pada 8 April, kondisi bayi dilaporkan membaik dan dokter menyarankan untuk dipulangkan.
Kesalahan Penyerahan yang Nyaris Terjadi
Prosedur penyerahan bayi di ruang NHCU melibatkan identifikasi ulang dan verifikasi orang tua. Namun, pada saat petugas hendak menyerahkan bayi kepada Nina Saleha, ibu bayi, terdapat dua keluarga lain yang menunggu kepulangan anak mereka di ruang yang sama. Karena kebingungan dan gangguan dari keluarga lain, petugas secara tidak sengaja menyerahkan bayi Nyonya NS kepada ibu dari pasien lain. Menurut penjelasan direktur utama RSHS, dr. H. Rachim Dinata Marsidi, penyerahan yang keliru tersebut berlangsung hanya dalam hitungan menit sebelum bayi diambil kembali dan dikembalikan kepada Nina.
Tuntutan Transparansi dari Keluarga
Nina Saleha menilai bahwa pihak rumah sakit tidak memberikan informasi yang konsisten sejak awal kejadian. Ia menyatakan bahwa pernyataan yang diberikan oleh pimpinan rumah sakit “berbeda‑beda dan berbelit‑belit”. Nina menambahkan bahwa ketika tim pengacaranya mengunjungi RSHS, mereka tidak dapat bertemu dengan direktur utama yang sedang “rapat”, melainkan hanya bertemu dengan kuasa hukum rumah sakit.
Selain itu, Nina mengklaim tidak diberikan akses untuk melihat rekaman CCTV yang merekam proses penyerahan bayi. Ia menuntut agar semua pihak yang terlibat, termasuk perawat, satpam, serta ibu yang secara tidak sengaja menerima bayi, dipanggil untuk memberikan keterangan resmi. “Keterbukaan informasi adalah kunci untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Nina.
Tindakan Hukum dan Pengawasan
Laporan resmi terkait insiden ini telah diajukan ke Polda Jawa Barat serta Ombudsman Republik Indonesia. Namun, hingga akhir April, Nina belum menerima perkembangan signifikan dari hasil penyelidikan. Ia berharap proses hukum dapat berjalan cepat dan menghasilkan kepastian bagi keluarga serta mencegah kejadian serupa pada pasien lain.
Respon Rumah Sakit
Direktur RSHS, dr. Rachim, menegaskan bahwa penanganan medis terhadap bayi tetap sesuai standar dan bahwa kesalahan penyerahan terjadi karena situasi yang “sangat padat” di ruang NHCU. Ia menambahkan bahwa setelah kesalahan tersebut teridentifikasi, petugas segera mengambil kembali bayi dan mengembalikannya kepada orang tua yang sah.
RSHS juga menyatakan komitmen untuk meningkatkan prosedur identifikasi dan pelatihan staf guna mencegah terulangnya insiden serupa. “Kami akan meninjau kembali protokol penyerahan bayi dan memperketat kontrol akses ke ruang perawatan,” kata dr. Rachim dalam pernyataan tertulisnya.
Reaksi Masyarakat
Kasus ini cepat menjadi viral di media sosial, dengan banyak netizen menuntut pertanggungjawaban yang lebih tegas dari pihak rumah sakit. Beberapa komentar menyoroti pentingnya penggunaan teknologi identifikasi seperti barcode atau RFID pada gelang bayi untuk menghindari kebingungan identitas.
Di sisi lain, sebagian pihak mengingatkan bahwa rumah sakit juga merupakan tempat kerja manusia yang dapat melakukan kesalahan, namun menekankan bahwa mekanisme koreksi harus cepat, transparan, dan akuntabel.
Situasi Saat Ini
Setelah kejadian, Nina mengonfirmasi bahwa bayinya kini dalam keadaan sehat dan tidak mengalami komplikasi. Ia tetap berharap agar pihak rumah sakit memberikan penjelasan lengkap, membuka rekaman CCTV, dan menyelesaikan proses investigasi secepat mungkin.
Kasus ini menjadi contoh penting tentang perlunya standar operasional yang ketat dalam penanganan pasien bayi, terutama dalam situasi kritis di unit perawatan intensif. Dengan menuntut transparansi, keluarga korban berharap dapat menciptakan iklim kepercayaan antara publik dan institusi kesehatan.
