Back to Bali – 25 April 2026 | Sejumlah akademisi dan aktivis kini menyoroti kembali jejak pembangunan masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, dengan menonjolkan sudut pandang kritis yang diungkapkan oleh tokoh kajian kebijakan, Sajogyo. Kritiknya tidak hanya menyoroti aspek ekonomi, melainkan juga menyingkap dampak sosial, politik, dan lingkungan yang masih terasa hingga kini.
Latihan Retorika Sejarah: Mengapa Sajogyo Mengangkat Kembali Masa Orde Baru
Sajogyo, seorang peneliti kebijakan publik, menegaskan bahwa narasi resmi tentang “keajaiban pembangunan” Soeharto sering kali mengaburkan realitas yang lebih kompleks. Menurutnya, keberhasilan infrastruktur megah dan pertumbuhan PDB yang tinggi tidak dapat dipisahkan dari pola sentralisasi kekuasaan, korupsi struktural, dan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas.
Pembangunan Ekonomi: Antara Angka dan Kesenjangan
Data pertumbuhan ekonomi pada era 1970‑1990 memang menunjukkan laju dua digit, namun Sajogyo menyoroti ketimpangan distribusi hasil. Ia mengutip analisis statistik yang mengungkapkan bahwa Gini coefficient Indonesia pada puncak Orde Baru tetap berada di kisaran 0,40‑0,45, menandakan ketidakmerataan yang signifikan. Sektor pertanian, yang menjadi mata pencaharian mayoritas, mengalami penurunan produktivitas akibat kebijakan alih fungsi lahan yang lebih mengutamakan proyek industri dan infrastruktur.
Polarisasi Sosial dan Politik: Dampak Jangka Panjang
Menurut Sajogyo, kebijakan pembangunan yang terpusat pada proyek‑proyek besar mengorbankan partisipasi publik. Pemerintahan Soeharto menutup ruang dialog, sehingga gerakan sosial dan organisasi masyarakat sipil terpinggirkan. Hal ini, kata Sajogyo, menumbuhkan budaya kepatuhan buta yang menghambat akuntabilitas dan memicu ketidakpuasan yang memuncak pada krisis 1998.
- Penindasan terhadap kebebasan pers dan pembatasan organisasi politik.
- Penyerobotan sumber daya alam tanpa konsultasi publik.
- Penggunaan kekuatan militer untuk menegakkan kebijakan pembangunan.
Lingkungan Hidup: Warisan Negatif yang Masih Terasa
Sajogyo menekankan bahwa proyek‑proyek infrastruktur megah, seperti bendungan Jatiluhur dan jaringan jalan tol trans‑Jawa, sering kali mengabaikan dampak ekologis. Deforestasi masif, degradasi lahan, serta pencemaran air dan udara menjadi konsekuensi yang belum sepenuhnya diatasi. Ia mengingatkan bahwa banyak daerah yang masih bergulat dengan banjir tahunan dan tanah longsor akibat perubahan alur sungai yang dipaksakan selama era tersebut.
Relevansi Kritik Sajogyo di Era Kontemporer
Di tengah upaya pemerintah Indonesia menggalakkan program infrastruktur megah kembali, kritik Sajogyo kembali relevan. Ia mengusulkan pendekatan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat luas, bukan sekadar pencapaian angka makro. Menurutnya, pelajaran dari masa Orde Baru harus dijadikan landasan untuk menghindari pengulangan pola sentralisasi dan marginalisasi.
Dengan menyoroti sisi gelap dari narasi “pembangunan luar biasa” Soeharto, Sajogyo mengajak publik, pembuat kebijakan, dan akademisi untuk menilai kembali apa yang sebenarnya dianggap sebagai kemajuan. Kritik ini menjadi panggilan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial serta perlindungan lingkungan, demi menciptakan masa depan Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan.
