Back to Bali – 30 April 2026 | Surabaya – Pada Rabu, 29 April 2026, ratusan sopir truk bergabung dalam aksi unjuk rasa yang menggelegar di depan kantor PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V. Demonstran tidak hanya menggerakkan truk‑truknya menabrak gerbang utama, melainkan juga mengarak sebuah keranda mayat sebagai simbol “kematian” kuota bahan bakar solar subsidi yang mereka anggap menindas.
Latar Belakang Pemotongan Kuota dan Blokir Barcode
Koordinator Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT), Supriyono, menjelaskan bahwa masalah ini sudah berlarut sejak tahun 2024. Pada awalnya, setiap sopir truk berhak memperoleh kuota sekitar 200 liter solar per hari. Namun sejak beberapa bulan terakhir, kuota tersebut dipangkas hingga hanya 100 liter, sementara kebutuhan operasional truk lintas pulau dapat mencapai 300–400 liter dalam satu perjalanan. Selain pemotongan kuota, pihak Pertamina juga menutup akses barcode pembelian solar subsidi, sehingga proses pengisian bahan bakar menjadi terhambat dan memerlukan waktu berbulan‑bulan untuk dipulihkan.
Aksi di Lapangan
Demonstran menyiapkan “sound horeg” – sebuah sistem pengeras suara yang memutar lagu-lagu semangat serta teriakan protes – untuk menarik perhatian media dan publik. Di antara truk‑truk berderak, terlihat keranda kayu yang dibawa oleh beberapa sopir sebagai bentuk protes visual. “Jika kuota dipotong, kami tidak bisa melanjutkan pengiriman barang, pendapatan keluarga kami terancam,” ujar Supriyono di tengah kerumunan.
Para sopir menuntut agar kebijakan subsidi tetap tepat sasaran tanpa merugikan mereka di lapangan. Mereka menegaskan bahwa mereka membeli solar dengan harga yang sama seperti sebelumnya, bukan mengambil secara ilegal. “Kami hanya ingin hak kami dipenuhi, bukan menghalangi kebijakan pemerintah,” tambahnya.
Dampak Ekonomi dan Sosial
- Penurunan pendapatan harian sopir truk diperkirakan mencapai 30‑40 %.
- Keterlambatan pengiriman barang menambah beban biaya logistik bagi perusahaan transportasi.
- Keluarga sopir yang bergantung pada upah harian menghadapi risiko kehilangan sumber penghidupan.
Para ahli ekonomi lokal menilai bahwa pemotongan kuota solar subsidi dapat menimbulkan efek domino pada sektor logistik, terutama pada rute lintas pulau yang sangat bergantung pada bahan bakar murah. “Jika truk tidak dapat menempuh jarak yang diperlukan, biaya operasional naik, dan pada akhirnya konsumen akhir akan menanggung kenaikan harga barang,” kata Dr. Budi Santoso, dosen Ekonomi Universitas Airlangga.
Tanggapan Pemerintah dan Pertamina
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa kebijakan pembatasan barcode bertujuan mencegah penyalahgunaan subsidi. Sementara itu, pihak Pertamina mengaku sedang meninjau kembali mekanisme distribusi kuota agar tidak mengganggu kelancaran operasional pengangkutan barang.
“Kami memahami aspirasi sopir truk dan akan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk mencari solusi yang adil,” ujar juru bicara Pertamina Surabaya, Agus Prasetyo.
Harapan Kedepan
GSJT berharap pemerintah dapat memberikan kepastian kebijakan, memperbaiki sistem barcode, serta mengembalikan kuota solar ke level yang memadai. “Kami siap berdialog, namun jika hak kami terus diabaikan, aksi serupa dapat terulang,” pungkas Supriyono.
Demonstrasi ini mencerminkan ketegangan antara kebijakan subsidi energi nasional dan realitas operasional di lapangan. Kedepannya, dialog konstruktif antara pemerintah, BUMN, dan asosiasi sopir truk menjadi kunci untuk memastikan keberlangsungan sektor transportasi sekaligus menjaga kesejahteraan pekerja.
