Back to Bali – 25 April 2026 | Proyek pembangunan Koperasi Merah Putih yang kini sedang digalakkan di lingkungan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tlogo 2 menimbulkan kehebohan. Pada minggu lalu, ruang perpustakaan sekolah yang selama ini menjadi pusat sumber belajar bagi ribuan siswa dibongkar tanpa adanya fasilitas pengganti yang memadai. Keputusan ini menimbulkan kegelisahan di kalangan orang tua, guru, dan aktivis pendidikan yang menilai langkah tersebut dapat mengganggu proses belajar mengajar secara signifikan.
Latar Belakang Proyek
Rencana pembangunan koperasi sekolah dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi warga sekolah serta memberikan peluang usaha bagi guru dan orang tua. Koperasi Merah Putih dijanjikan akan menyediakan barang kebutuhan sekolah, makanan ringan, serta menjadi sarana pelatihan kewirausahaan bagi siswa. Namun, lokasi yang dipilih untuk pembangunan tersebut berada tepat di ruang perpustakaan yang selama ini menjadi tempat belajar mandiri, mengerjakan tugas, dan mengakses buku-buku referensi.
Reaksi Orang Tua dan Guru
Berbagai pihak menilai keputusan tersebut kurang memperhatikan aspek pendidikan. Ibu Siti Nurhaliza, seorang ibu dari dua anak kelas IV, menyatakan, “Kami mendukung program koperasi, tetapi bukan dengan mengorbankan ruang belajar. Anak‑anak kami sudah terbiasa menggunakan perpustakaan untuk menelaah materi setelah jam pelajaran.” Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Tlogo 2, Bapak Hadi Prasetyo, mengakui bahwa proses perencanaan belum melibatkan semua pemangku kepentingan. Ia menambahkan, “Kami masih mencari solusi pengganti, namun belum ada kepastian kapan ruang baru dapat dibangun.”
Dampak Terhadap Pembelajaran
Penghapusan ruang perpustakaan secara langsung memengaruhi beberapa aspek penting dalam proses pendidikan:
- Ketersediaan sumber belajar: Buku pelajaran, referensi, dan materi tambahan kini harus disimpan di ruang kelas atau ruangan lain yang tidak dirancang untuk fungsi tersebut.
- Kebiasaan belajar mandiri: Siswa kehilangan tempat tenang untuk membaca, meneliti, atau mengerjakan tugas secara individu.
- Pengembangan literasi: Tanpa perpustakaan, program membaca bersama dan kegiatan literasi lain menjadi terhambat.
Menurut data internal sekolah, rata‑rata kunjungan ke perpustakaan sebelum pembongkaran mencapai 120 kali per minggu, menandakan tingginya pemanfaatan fasilitas tersebut.
Tindakan Pihak Sekolah
Pihak sekolah berjanji akan menyusun rencana alternatif. Beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan antara lain:
- Mendirikan ruang perpustakaan sementara di salah satu aula yang belum terpakai.
- Memindahkan koleksi buku ke rak portable yang dapat dipindahkan ke berbagai kelas sesuai kebutuhan.
- Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mempercepat pembangunan perpustakaan baru yang lebih modern.
Namun, hingga kini belum ada jadwal pasti penyelesaian alternatif tersebut, menimbulkan kekhawatiran bahwa gangguan belajar dapat berlanjut selama beberapa bulan ke depan.
Harapan Ke Depan
Komunitas pendidikan berharap agar pihak pemerintah daerah dan manajemen koperasi dapat meninjau kembali penempatan proyek sehingga tidak mengorbankan ruang belajar. Sebuah usulan yang muncul adalah mengalokasikan lahan lain di sekitar sekolah yang lebih luas dan tidak mengganggu fasilitas utama. Selain itu, orang tua mengusulkan pendirian komite pengawas proyek untuk memastikan setiap langkah pembangunan mempertimbangkan kepentingan siswa.
Di sisi lain, pendukung koperasi menekankan pentingnya program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga guru dan orang tua. Mereka berargumen bahwa koperasi dapat menjadi sumber pendapatan tambahan serta membuka kesempatan pelatihan kewirausahaan bagi siswa, yang pada akhirnya akan memperkaya pengalaman belajar mereka.
Dengan beragam pandangan tersebut, yang terpenting adalah menemukan keseimbangan antara pengembangan ekonomi sekolah dan pemeliharaan kualitas pendidikan. Upaya kolaboratif antara pihak sekolah, Dinas Pendidikan, orang tua, dan pengelola koperasi menjadi kunci untuk menciptakan solusi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memastikan bahwa hak belajar siswa tetap terjaga.
Jika tidak segera diselesaikan, risiko penurunan prestasi akademik dan menurunnya minat baca di kalangan siswa dapat menjadi konsekuensi jangka panjang. Semua pihak diharapkan dapat berkomitmen pada dialog terbuka, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta penetapan prioritas utama yang tetap mengutamakan kepentingan pendidikan anak‑anak bangsa.
