Back to Bali – 25 April 2026 | Malang kembali menjadi sorotan publik setelah sebuah video CCTV memperlihatkan aksi kekerasan yang melibatkan seorang oknum TNI Angkatan Darat (AD). Dalam rekaman berdurasi sekitar dua menit, terlihat pria berseragam militer menyerang seorang warga sipil dengan membawa parang tajam. Kejadian ini terjadi di sebuah gang sempit di daerah Klojen pada sore hari, tepatnya pada 22 April 2024.
Detail Insiden
Menurut saksi mata yang berada di lokasi, korban merupakan seorang pedagang kaki lima yang tengah melayani pelanggan. Tanpa peringatan, pria berseragam TNI AD tersebut menghampiri korban, menodongkan parang, dan menuntut uang serta barang-barang dagangan. Ketegangan meningkat ketika pelaku mengancam akan melukai korban bila tidak mematuhi perintahnya.
Setelah menuntut sejumlah uang tunai, pelaku mengayunkan parang ke arah korban yang berusaha melarikan diri. Pada saat itu, kamera pengawas sebuah toko terdekat merekam seluruh aksi secara jelas. Video tersebut kemudian diunggah ke media sosial dan cepat menjadi viral, menimbulkan kehebohan di kalangan netizen serta menimbulkan pertanyaan serius mengenai disiplin anggota TNI di wilayah tersebut.
Reaksi Warga dan Pemerintah
Warga Malang menyatakan kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. Beberapa di antaranya menggelar aksi demonstrasi kecil di depan kantor kepolisian setempat, menuntut proses hukum yang tegas terhadap pelaku. “Kami tidak bisa menerima bahwa aparat negara malah menjadi ancaman bagi kami,” ujar seorang warga yang menolak disebutkan namanya.
Pihak kepolisian setempat segera membuka penyelidikan. Tim investigasi kini tengah mengidentifikasi pelaku melalui rekaman CCTV, data militer, serta laporan saksi. Sebuah pernyataan resmi dari Kapolres Malang menegaskan bahwa semua langkah hukum akan diambil, termasuk koordinasi dengan Komando Daerah Militer (Kodam) setempat.
Langkah Militer
Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana yang mengawasi wilayah Jawa Timur, melalui juru bicara militer, menyatakan bahwa mereka menanggapi laporan ini dengan serius. “Kami akan melakukan verifikasi identitas pelaku, serta menegakkan disiplin militer yang berlaku. Setiap anggota yang terbukti melanggar hukum akan dikenai sanksi berat,” kata juru bicara tersebut.
Selain itu, Kodam menambahkan bahwa mereka telah meningkatkan pengawasan internal dan meluncurkan program edukasi etik bagi personel di lapangan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
Implikasi Hukum
Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dikenai pasal-pasal dalam Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penganiayaan, pemerasan, serta penggunaan senjata tajam. Selain itu, Undang‑Undang Tentara Nasional Indonesia mengatur sanksi disiplin militer yang dapat berujung pada pemecatan atau penurunan pangkat.
Para ahli hukum menilai bahwa kasus ini menjadi ujian bagi integritas institusi militer dan kepolisian dalam menegakkan keadilan. “Penegakan hukum yang tegas akan menjadi sinyal kuat bahwa tidak ada pihak yang kebal di atas hukum, termasuk anggota TNI,” ujar Prof. Budi Santoso, dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Respons Media Sosial
Video yang beredar di platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube telah menarik lebih dari satu juta tampilan dalam 24 jam pertama. Komentar netizen beragam, mulai dari kecaman keras hingga permintaan klarifikasi resmi. Tagar #TNIADMalang dan #ParangMalang menjadi trending di Twitter, menandakan besarnya kepedulian publik terhadap isu ini.
Beberapa pengguna media sosial juga menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan CCTV di ruang publik, khususnya di daerah rawan konflik, sebagai upaya preventif terhadap kejadian serupa.
Kesimpulan
Kejadian teror menggunakan parang oleh oknum TNI AD di Malang menimbulkan keresahan luas di kalangan masyarakat. Rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi brutal tersebut menjadi bukti kuat yang menuntut penegakan hukum yang transparan dan tegas. Pemerintah daerah, kepolisian, serta militer diharapkan dapat berkoordinasi secara efektif untuk menyelesaikan kasus ini, sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan agar kepercayaan publik terhadap institusi keamanan tetap terjaga.
