Back to Bali – 22 April 2026 | Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, kembali menjadi sorotan nasional setelah sebuah video menunjukkan ia mengamuk di sebuah rapat terbuka DPRD Lahat, menuntut Sekretaris DPRD mengundurkan diri. Insiden ini cepat menyebar di media sosial dan memicu perdebatan sengit mengenai tata kelola pemerintahan daerah.
Latar Belakang Insiden
Pada Senin (15 April 2026), dalam rapat evaluasi program pembangunan yang dihadiri oleh anggota DPRD, Bupati Zarnubi tampak kehilangan kendali. Menurut saksi mata, bupati menuduh Sekretaris DPRD, yang saat itu bernama Chandra, melakukan pelanggaran prosedur dalam penunjukan 13 pejabat baru yang diumumkan pekan lalu. Penunjukan tersebut meliputi posisi Sekretaris Daerah yang digantikan oleh Izromaita, serta jabatan-jabatan strategis lainnya yang menimbulkan tuduhan nepotisme.
Daftar 13 Pejabat yang Dilantik
- Izromaita – Sekretaris Daerah (ganti Chandra)
- Ahmad Sulaiman – Kepala Dinas Pekerjaan Umum
- Siti Nurhaliza – Kepala Dinas Kesehatan
- Rizal Pratama – Kepala Dinas Pendidikan
- Andi Saputra – Kepala Dinas Perhubungan
- Yulia Wulandari – Kepala Dinas Pariwisata
- Agus Santoso – Kepala Dinas Pertanian
- Dewi Lestari – Kepala Dinas Sosial
- Hendra Kurniawan – Kepala Dinas Perindustrian
- Muhammad Farhan – Kepala Dinas Energi
- Rina Sari – Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- Fajar Hidayat – Kepala Dinas Komunikasi
- Wahyu Hadi – Kepala Dinas Keuangan
Reaksi Publik dan Media Sosial
Video tersebut segera diunggah ke platform TikTok dan YouTube, memperoleh lebih dari dua juta penonton dalam 12 jam. Tagar #ZarnubiMengamuk dan #SekretarisMundur menjadi trending di Twitter Indonesia. Netizen membagi pendapat antara yang mendukung tindakan bupati sebagai upaya menegakkan akuntabilitas, dan yang mengkritik penggunaan kekerasan verbal serta potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Tuntutan Pengunduran Diri
Setelah insiden, Bupati Zarnubi secara terbuka menuntut Sekretaris DPRD mengundurkan diri “dengan segera”. Ia menambahkan bahwa proses pengunduran diri harus dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban atas semua keputusan penunjukan pejabat yang dianggap tidak transparan. Sekretaris DPRD Chandra menolak tuduhan tersebut dan menyatakan siap melanjutkan tugasnya sampai proses hukum selesai.
Analisis Politik
Para pengamat politik menilai bahwa insiden ini mencerminkan ketegangan internal antara eksekutif dan legislatif di tingkat kabupaten. Menurut Dr. Indriani, dosen Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, “Ketegangan semacam ini bukan hal baru, namun cara penyelesaiannya yang melalui demonstrasi publik menandakan adanya krisis kepercayaan.” Sementara itu, Lembaga Advokasi Pemerintahan Daerah (LAPD) menyerukan mediasi independen untuk menghindari eskalasi konflik yang dapat mengganggu layanan publik.
Kasus ini juga menambah daftar kontroversi Bupati Zarnubi sejak terpilih pada 2024. Sebelumnya, ia pernah dikritik karena proyek infrastruktur yang mengalami penundaan dan anggaran yang melampaui estimasi. Kombinasi antara kebijakan yang agresif dan gaya kepemimpinan yang konfrontatif kini menjadi sorotan utama media nasional.
Dengan tekanan yang terus meningkat, baik dari masyarakat maupun lembaga pengawas, situasi di DPRD Lahat diprediksi akan tetap dinamis dalam beberapa minggu ke depan. Pengunduran diri Sekretaris DPRD atau keputusan hukum terkait penunjukan 13 pejabat baru akan menjadi penentu stabilitas pemerintahan daerah tersebut.
Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari Gubernur Sumatera Selatan mengenai intervensi atau arahan lebih lanjut. Namun, harapan publik tetap pada transparansi, akuntabilitas, dan penyelesaian damai yang dapat memulihkan kepercayaan warga Lahat terhadap institusi pemerintahan.
