Back to Bali – 04 Juni 2026 |
Sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, pemuka agama, dan komunitas lingkungan di Bali menyampaikan dukungan kepada Panitia Khusus Tata Ruang dan Aset Publik (Pansus TRAP) DPRD Bali dalam upaya mengawasi arah pembangunan di Pulau Dewata. Audiensi yang diikuti sekitar 200 peserta tersebut berlangsung di Wantilan DPRD Bali, Renon, Denpasar, Rabu 3 Juni 2026.
Ketua Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali, Dr. (c) I Made Supartha, SH., MH., menyambut langsung kehadiran peserta audiensi. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa pembangunan di Bali harus berjalan sesuai regulasi yang berlaku serta menghormati nilai-nilai adat dan budaya setempat.
Ketua Forum Pemerhati Pembangunan Bali (For Hati Bali), Ketut Sae Tanju, menegaskan bahwa forum yang dipimpinnya tidak menolak pembangunan maupun investasi. Namun, pihaknya menginginkan seluruh proses pembangunan dilakukan secara terbuka, transparan, dan tetap berlandaskan pada adat, budaya, serta kepentingan masyarakat Bali.
Prof. Dr. Ir. Putu Rumawan Salain menekankan pentingnya kesadaran kolektif seluruh pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan Bali. Menurutnya, perlindungan terhadap laut, hutan, mangrove, dan berbagai kawasan ekologis lainnya harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Forum tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat dan DPRD Bali terkait berbagai isu pembangunan yang berkembang, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak pada kelestarian lingkungan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat Bali.
