Back to Bali – 30 April 2026 | JAKARTA – Perselisihan internal yang melanda Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) kembali mencuat ke publik setelah gugatan terhadap Ketua Umum Said Iqbal memasuki tahap mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim). Kasus yang bermula sejak awal 2026 ini menyoroti dugaan pelanggaran prosedur kongres organisasi serta menimbulkan kekhawatiran akan terciptanya preseden buruk bagi gerakan serikat pekerja di tanah air.
Gugatan dan Jalur Mediasi
Kuasa hukum penggugat, Ahmad Novel, menjelaskan bahwa gugatan resmi diajukan pada Februari‑Maret 2026. Setelah melewati lima kali sidang pendahuluan yang difokuskan pada legal standing para pihak, proses hukum kini beralih ke tahap mediasi, sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang mengharuskan kehadiran semua pihak dalam upaya penyelesaian di luar pengadilan.
“Sidang awal sudah lima kali, fokus pada legal standing. Sekarang masuk ke tahap mediasi,” ujar Novel dalam konferensi pers yang diadakan di ruang pers PN Jaktim. Ia menilai sikap pihak tergugat, termasuk Said Iqbal, tidak kooperatif, mengingat tidak ada kehadiran resmi dalam beberapa pertemuan mediasi yang dijadwalkan.
Dugaan Pelanggaran Kongres FSPMI
Inti sengketa berpusat pada pelaksanaan kongres FSPMI yang dianggap tidak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi. Pihak penggugat menuduh bahwa prosedur pemilihan, penyusunan agenda, serta mekanisme pengambilan keputusan pada kongres tersebut melanggar ketentuan internal, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak sah.
Pitra Romadoni, mantan pengurus senior FSPMI, menambahkan bahwa “jika pelanggaran ini dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk yang dapat merusak integritas seluruh gerakan serikat pekerja di Indonesia. Organisasi harus menegakkan aturan internalnya demi menjaga kredibilitas di mata anggotanya dan publik.”
Reaksi Pihak Tergugat
Said Iqbal, yang kini menjadi responden dalam perkara ini, menyatakan bahwa proses kongres telah dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa segala tuduhan pelanggaran merupakan interpretasi sempit terhadap prosedur internal dan menolak semua tuduhan tersebut.
“Kami telah mengundang seluruh elemen anggota FSPMI untuk berpartisipasi, dan keputusan yang diambil mencerminkan kehendak mayoritas,” kata Iqbal dalam pernyataan tertulis yang diterima oleh kantor redaksi kami.
Implikasi Hukum dan Politik
Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, perkara ini dapat berlanjut ke persidangan substantif, yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum yang signifikan bagi FSPMI. Sebuah putusan pengadilan yang menyatakan pelanggaran prosedural dapat memaksa organisasi untuk mengulang kongres, memperbaiki mekanisme internal, serta meninjau kembali kepemimpinan saat ini.
Selain itu, kasus ini menambah beban politik bagi partai-partai yang secara tradisional mendukung serikat pekerja. Pemerintah dan lembaga pengawas ketenagakerjaan juga dipantau untuk memastikan bahwa prosedur demokratis dalam organisasi serikat tetap terjaga.
Langkah Selanjutnya
- Mediasi lanjutan: Kedua belah pihak diharapkan kembali ke ruang mediasi dalam dua minggu ke depan untuk mencari titik temu.
- Evaluasi internal: FSPMI dijadwalkan mengadakan rapat internal guna meninjau kepatuhan terhadap AD/ART.
- Pengawasan eksternal: Kementerian Ketenagakerjaan berjanji melakukan audit independen terhadap proses kongres serikat nasional.
Dengan tekanan dari anggota, pengamat, dan lembaga hukum, dinamika sengketa ini dapat menjadi titik balik bagi tata kelola organisasi serikat pekerja di Indonesia.
Penggugat berharap mediasi dapat menghasilkan solusi damai yang menghormati aturan internal, sementara pihak tergugat menegaskan komitmennya untuk melanjutkan agenda perjuangan pekerja tanpa gangguan hukum. Semua mata kini tertuju pada hasil pertemuan mediasi selanjutnya, yang akan menentukan arah masa depan FSPMI serta memberi sinyal kuat bagi seluruh gerakan serikat di tanah air.
Jika tidak ada penyelesaian yang memuaskan, kasus ini kemungkinan akan berlanjut ke pengadilan, menambah beban litigasi dan menurunkan fokus organisasi pada agenda utama memperjuangkan hak-hak pekerja metal.
